REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta presiden Joko Widodo untuk menunda rencana pemindahan ibu kota ke Kalimatan Timur.
Menurutnya ada hal yang lebih penting untuk diselesaikan segera. Salah satunya adalah mengenai gejolak di Papua. Pernyataan ini disampaikan saat perayaan ulang tahun PAN ke-21 di kolong jembatan tol Pejagalan, Jakarta Utara.
"Saya minta tunda dulu pemindahan ibu kota, ada yang lebih kendesak lagi. Kita sadar ada wake up call, kita terhenyak, di Papua ada sebuah gejolak. Fenomena yang memprihatinkan dan ini harus diunggulkan, didahukukan," ujar Amien Rais, Jumat (23/8).
Amien melanjutkan, seharusnya pemerintah tidak menganggap remeh perkembangan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Ia menyarankan agar pemerintah harus melakukan pendekatan dari berbagai dimensi untuk penanganan di Papua.
Apalagi, kata Amien, campur tangan dunia luar terhadap Papua dan Papua Barat sudah sangat kentara. "Karena itu tolong pendekatannya jangan hanya security approarch, bahkan bukan economy approach atau political approach tapi harus betul-betul multidimentional approach," usul Amien.
Amien juga mengingatkan, negara yang memiliki ekonomi, intelijen, kepolisian yang kuat bisa runtuh dalam waktu singkat. Amien memberikan contoh, negara super power seperti Uni Soviet, Yugoslavia bisa bubar tanpa bekas.
Apalagi, kata Amien, Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua Papua bakal menggelar referendum
"Nah kita NKRI jangan main-main. Jangan kita sepelekan masalah Papua itu. United Liberation Movement for West Papua Papua, Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan agar referendum disidangkan untuk majelis umum yang akan datang Desember tahun ini," tutup Amien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
