REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi menggelar rapat koordinasi tingkat Menteri bersama Menko PMK, Puan Maharani terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2020 di Ruang Rapat Utama Lantai 7 Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/8).
Pada rapat itu, mereka membahas rencana revisi Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2017 yang akan diterapkan pada PON 2020 di Papua. Menurut Imam, dalam Inpres yang direvisi akan ada penambahan keterlibatan kementerian dan lembaga seperti Kajagung, Bekraf, Mensos, Kementerian Pertanian serta beberapa kabupaten di Papua.
"Inpres baru ini artinya akan memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam melibatkan kementerian atau lembaga terkait," kata Imam.
"Terkait akomodasi memang perlu adanya suatu percepatan, opsinya yakni apa dibangun wisma atlet baru, renovasi asrama-asrama atau tempat-tempat yang dimiliki oleh aparat TNI/Polri atau kampus yang ada hingga homestay, intinya masih banyak hal tekhnis yang perlu didetailkan lebih jauh," kata dia menambahkan.
Sementara dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id terkait pelaksanaan event, Puan Maharani menyatakan PON dan Peparnas bakal tetap dihelat sesuai jadwal.
"Saya melakukan rapat koordinasi tingkat menteri ini terkait persiapan yang Insya Allah PON XX akan dilaksanakan pada 20 Oktober sampai 2 November 2019 dan Pekan Paralimpik Nasional pada 18 November 2020 mendatang di Papua," ujarnya.
Menurutnya, rapat setingkat menteri yang dilakukan 465 hari menuju PON sekaligus meminta komitmen dan meminta laporan dari setiap kementerian dan lembaga terkait.
"Ya baru kali ini meminta laporan dari kementerian dan ternyata masih perlu beberapa evaluasi dan penguatan-penguatan di beberapa hal termasuk pembahasan kelancaran birokrasinya," kata Puan.
Ia menegaskan, pembukaan dan penutupan PON akan dilaksanakan di Stadion Papua Bangkit dan beberapa cabang olahraga akan dilibatkan.
Selain itu, rencananya PON akan digelar di enam wilayah di lima kabupaten dan satu kota di Papua. Puan menyampaikan, pihaknya baru mendapat laporan terkait enam wilayah beserta kesiapannya masing-masing.
"Nanti masih ada tindak lanjut yang lebih jauh, waktu ke waktu untuk juga mematangkan rencana revisi dari Inpres terkait pelaksanaan PON ini kalau bisa bulan ini selesai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika