REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih terus merencanakan persiapan yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mulai mendalami apa saja kebutuhan yang perlu disiapkan untuk ibu kota baru.
“Kami secara internal sedang melakukan pendalaman tentang apa yang dibutuhkan atas satu ibu kota,” katra Menteri Perhuungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis (22/8).
Sebab, kata Budi, salah satu hal yang paling penting bagi ibu kota yakni konektivitas transportasi. Jika membicarakan ibu kota, lanjut dia, maka perlu membuat rancangan yang ideal sebelum menjadi mega city.
Budi menilai ibu kota yang besar dalam pembahasanya akan selalu terkait dengan ketersediaan angkutan massal. “Artinya mesti ada moda raya terpadu (MRT), mesti ada Lintas Rel Terpadu (LRT), mesti ada Bus Rapid Transit// (BRT), dan sebagainya walaupun pembangunan bertahap,” jelas Budi,
Untuk itu, Budi menegasakan saat ini membutuhkan perencanaan yang mendalam untuk menyiapkan konektivitas di ibu kota baru nantinya. Meskipun pembangunan tersebut cukup lama membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun lagi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan akan dilakukan tahun depan. “Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan,” ujar Bambang usai menghadiri diskusi media di Jakarta, Kamis (22/8).
Bambang menjelaskan anggaran pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bambang memastikan pembiayaan paling besar berasal dari investasi swasta dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Untuk itu, Bambang menuturkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memasuki tahap ground breaking pada 2021. Bambang mengatakan yang akan dibangun pertama kali yakni pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 hektare sampai 6.000 hektare.
Ikuti Whatsapp Channel Republika