REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, permintaan blangko KTP-el semakin meningkat. Pihaknya meminta masyarakat aktif menginformasikan perubahan data kependudukan jika memang ada perubahan status tertentu.
"Beberapa bulan terakhir ini, permintaan blangko KTP-el meningkat. Bisa karena sudah berpindah tempat, perubahan gelar hingga perubahan status," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8).
Dia melanjutkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah 266 juta jiwa. Dari 266 juta penduduk Indonesia itu, menurut dia memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Akan tetapi, ada kemungkinan informasi data kependudukan mereka berubah. "Dari 266 juta penduduk Indonesia itu NIK-nya ada semua, kalau belum ter-update (informasi dalam data kependudukannya), segera lapor ke Dinas Dukcapil setempat," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, stok blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau e-KTP hampir habis. Menurutnya, stok blangko KTP-el sudah terdistribusi ke semua daerah.
"Blanko di pusat juga hampir habis. Sudah terdistribusi semua ke daerah," ujar Zudan kepada wartawan dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.
Hal itu menanggapi kesulitan warga di beberapa daerah yang ingin mencetak KTP-el. Sebab, pencetakan KTP-el di daerah pun dibatasi karena keterbatasan blangko KTP-el tersebut. Sebagai gantinya, mereka diberikan surat keterangan usai melakukan perekaman data.
Zudan mengatakan, Dukcapil Kemendagri belum berencana mengadakan pengadaan blangko KTP-el. Ia beralasan, Kemendagri belum memiliki anggaran untuk melakukan pengadaan dalam waktu dekat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
