REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) merespons keputusan pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke provinsi tersebut. Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili masyarakat Kaltim meminta pembangunan di Kaltim tetap berkomitmen kepada kelestarian lingkungan.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, Hetifah Sjaufudian, menegaskan masyarakat Kalimantan ingin agar pembangunan nanti tegap melestarikan hutan-hutan yang ada di sana. Sehingga, perencanaan pembangunan ibu kota ini harus matang dengan mengambil konsep yang futuristik dan tetap menjaga kelestarian lingkungan setempat.
“Tentu ada pesan-pesan juga dari Kaltim, kalau kita membangun Kalimantan sebagai ibu kota kan bukan memindahkan Jakarta dengan segala problematikanya. Misalnya banjir, macet, polusi, jadi kami ingin Kalimantan ini jadi the future of Indonesia yang jadi suatu kemajuan dalam arti bukan moderen dalam artian sekarang yang ada pembangunan dan sebagainya,” ujar Hetifah sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/8) malam.
Dia melanjutkan, persiapan pemindahan sebaiknya tidak hanya menyasar konsep tata ruang saja. Pertimbangan kearifan lokal Kalimantan sebagai paru-paru dunia menurutnya perlu diperhatikan.
Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan konsep membangun green city, tetapi menurutnya harus lebih dari itu yakni forest city. “Bila perlu forest city, kalau masih green city lebih ekstrem dari itu lah ya kalau bisa. Tapi sudah bagus konsepnya seperti itu, kita support. Jadi harus tuangkan itu dengan lebih cermat turunannya seperti apa,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kaltim. Namun untuk lokasi persisnya belum tahu.
"Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8).
Sofyan menegaskan, pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.