REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran dengan adanya keinginan Depok dan Bekasi, Jawa Barat bergabung dengan DKI Jakarta. Dia mengajak kedua kota tersebut untuk maju bersama kendati berbeda provinsi. "Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?" kata Anies di Jakarta, Kamis (22/8).
Anies menyebut, meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta dan hanya dibedakan oleh letak administratifnya saja. "Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antarwilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama. Kita ini adalah sama-sama penyelenggara negara, hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya Provinsi Banten, satu di DKI dan satu Provinsi Jawa Barat," kata Anies.
Karenanya, kata Anies, bagi Jakarta, mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi merupakan bagian dari pihaknya menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara. Adapun kepastian bergabungnya Bekasi dan Depok ke Jakarta, ucap Anies, ada di tangan Pemerintah Pusat dan pihak Pemprov DKI Jakarta akan taat.
"Apabila Pemerintah Pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila Pemerintah Pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang," tutur Anies menambahkan.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.
"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali enggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika