REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespons terkait wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Jazuli mengatakan, PKS tak keberatan terkait usulan tersebut, tetapi hal itu perlu disepakati secara bersama-sama.
"Prinsipnya penentuan pimpinan MPR itu berdasarkan musyawarah atau kesepakatan bersama. Jika disepakati menjadi 10 orang sesuai dengan representasi partai politik di DPR plus DPD sah-sah saja," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya.
Anggota Komisi I DPR ini menilai ada rasionalitas fungsional dari penambahan pimpinan MPR yang disesuaikan dengan jumlah partai yang lolos ke senayan. Menurutnya MPR adalah lembaga permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD atau joint session.
"Akan lebih baik jika konfigurasi pimpinannya merepresentasikan seluruh partai yang lolos parlemen dan DPD," ujarnya
Jazuli menambahkan, penambahan pimpinan tersebut akan membuat proses-proses permusyawaratan berjalan efektif dan efisien. Apalagi ke depan ada wacana kuat untuk melakukan amandemen UUD 1945 yang salah satu poin pentingnya adalah menghidupkan kembali GBHN dalam kewenangan MPR.
"Dengan seluruh partai parlemen ada dalam komposisi pimpinan MPR diharapkan tugas-tugas MPR dalam menghadapi tantangan ke depan dapat dilakukan secara efektif berdasarkan prinsip kolektif kolegial yang lebih baik," kata anggota DPR dapil Banten tersebut.
Jazuli meyakini jumlah pimpinan MPR yang disesuaikan dengan partai yang lolos parlemen membuat situasi politik lebih kondusif. "Selain itu, saya yakin pembagian tugas akan lebih bagus ketika pimpinan banyak, MPR juga akan lebih baik lagi kinerjanya," tutur Jazuli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
