REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan sangat mendukung mindset keamanan ruang siber secara menyeluruh yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada HUT ke-74 RI di sidang bersama DPD dan DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Jokowi memaparkan pandangannya mengenai keamanan ruang siber. Mulai dari aspek keamanan data pribadi hingga kedaulatan siber yang harus dilihat dari segala sisi.
"Yang penting disampaikan Presiden tadi itu salah satunya soal mindset data pribadi, yaitu tentang keamanan kita bersama sebagai bangsa," kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (17/8).
Jamalul sepakat Indonesia sudah sangat membutuhkan UU yang melindungi data pribadi segenap rakyat Indonesia. Ia menyontohkan bagaimana data pribadi milik rakyat Indonesia kini beredar dengan mudah seperti di media sosial, data pribadi di banking, data pribadi di sektor finansial, data pribadi di KTP elektronik, data pribadi di sektor kesehatan dan lain-lain.
"Nah, semua data itu butuh perlindungan negara. Kan itu kata presiden bahwa data itu adalah kekayaan baru bangsa Indonesia sehingga mindset Presiden menurut saya sangat tepat," ujarnya.
Terkait konsep kedaulatan siber yang disampaikan Presiden Jokowi, Jamalul mengatakan APJII juga sepakat karena tugas dan fungsi asosiasi internet adalah sebagai pengelola IP address di Indonesia, maka APJII turut menjaga kedaulatan siber RI.
Kedaulatan siber, kata dia, sangat penting karena Indonesia harus terjaga dari sisi keamanan maupun ketahanan siber. Misalnya dari internet security, pengaman dan perlindungan data sampai mengawasi konten yang keluar masuk di ruang siber di RI harus diketahui.
"Kita harus punya bargaining position yang kuat, Indonesia bukan sembarang negara yang bisa seenaknya asing masuk tanpa ada regulasi yang jelas. Itu saya kira pesan yang disampaikan Presiden Jokowi," katanya.
Terkait konsep pembangunan sumber daya manusia (SDM), Jamalul memperhatikan penekanan pidato presiden pada inovasi, kualitas SDM serta penguasaan teknologi agar Indonesia bisa keluar dari kutukan sumber daya alam (SDA). Menurut dia, SDM Indonesia harus ada peningkatan signifikan terutama dari sisi pengetahuan yang di dukung oleh perangkat dan teknologi. Ia menyontohkan sertifikasi SDM yang akan berujung pada pengakuan kualitas SDM Indonesia di mata dunia internasional.
"Pemerintah tentu harus mendukung teman-teman sertifikasi dari sisi SDM ini. Kalau dilihat SDM Indonesia bagus dan tidak kalah, tapi kan butuh pengakuan juga salah satunya lewat sertifikasi itu," ujar Jamal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
