REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengawasan terhadap penggunaan elpiji bersubsidi (tabung 3 kilogram) pada kegiatan usaha perlu diperketat lagi. Disinyalir, penggunaan elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran masih marak.
Kendati pengawasan oleh tim monitoring sudah sering dilakukan, di lapangan masih ditemukan oknum pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan penggunaan elpiji bersubsidi tersebut."Tim Monitoring Pengunaan elpiji 3 kilogram masih menemukan pemanfaatan LPG bersubsidi yang tidak tepat, pada usaha makanan di Kota Semarang," ungkap Unit Manager Communication and CSR MOR IV, Andar Titi Lestari, Jumat (16/8).
Dalam pengawasan yang dilaksanakan di Kota Semarang, Kamis (15/8) kemarin, tim monitoring kembali menemukan 47 tabung elpiji 3 kilogram masih digunakan oleh empat pelaku usaha makanan.
Bahkan, dari pengakuan yang disampaikan para pelaku usaha, ke empat tempat usaha tersebut bisa menyerap hingga 570 Tabung elpiji 3 kilogram per bulan."Padahal, mereka sudah tidak berhak menggunakan elpiji bersubsidi yang semestinya hanya untuk rumah tangga miskin atau usaha kecil mikro tersebut," tambah Andar.
Hal ini diamini oleh Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Ngargono yang juga menjadi bagian dari tim monitoring penggunaan elpiji bersubsidi ini.
Ia pun ikut berkepentingan memberikan arahan dan imbauan tentang peruntukan elpiji 3 kilogram kepada pengelola tempat usaha yang kedapatan masih menggunakan elpiji bersubsidi tersebut.
Ngargono juga mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penukaran tabung LPG bersubsidi tersebut dan untuk selanjutnya operasional tempat usaha makanan yang bersangkutan untuk menggunakan elpiji nonsubsidi.
"Pada prinsipnya, LP2K Jawa Tengah kami mendukung dan menyambut baik kegiatan sidak dan pengawasan yg dilakukan oleh tim Gabungan Pemkot Semarang dan Pertamina," tegasnya.
Karena dengan kegiatan ini penggunann elpiji Subsidi tabung 3 kilogram betul- betul tepat sasaran dan bisa digmanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang berhak.
"Penggunaanya dan pengawasan ini harus tetap dilakukan agar lebih tepat sasaran lagi, karena kalau tidak maka akan mengurangi hak orang maskin, dan mereka bisa kesulitan mengakses elpiji berubsidi," tandas Ngargono.
Sementara itu, monitoring penggunaan elpiji bersubsidi kembali dilakukan oleh tim Disperindag Kota Semarang, Bagian Perkonomian Pemkot Semarang, Satpol PP, LP2K, Hiswana Migas DPC Semarang dan Pertamina MOR IV.
Lokasi usaha yang dikunjungi saat sidak adalah empat rumah makan di daerah Tlogosari yang bukan termasuk kategori usaha mikro yang semestinya sudah menggunakan LPG Non Subsidi.
Sementara itu, Sales eksekutif LPG I Pertamina MOR IV, R. Dorojatun Sumantri menjelaskan bahwa dalam sidak tersebut, Pertamina memberikan trade in (tukar tabung) dengan LPG 5,5 kilogram secara gratis.
Selain edukasi, tim monitoring juga memberikan kesempatan secara gratis penukaran dua tabung LPG 3 kilogram dengan satu tabung LPG 5,5 kilogram kepada pelaku usaha yang bersangkutan.
"Saat kegiatan ini, kami sudah memberikan 25 tabung LPG 5,5 kilogram dengan menukar 47 tabung LPG 3 kilogram dari masing- masing pengelola tempat usaha tersebut,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
