REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tak sepakat bila pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR). Tanggapan ini terkait wacana penguatan kewenangan MPR.

Syarief menyayangkan bila MPR kembali bertugas memilih Presiden. Sebab ketentuan inilah yang coba dihilangkan oleh semangat reformasi saat menumbangkan rezim Orde Baru. Menurutnya, Pilpres merupakan hak rakyat yang tak bisa dihilangkan di negara demokrasi.

"Kalau Pilpres oleh MPR, berarti kita mundur ke Orde Baru, maka hak rakyat milih pemimpin sudah tereliminir," katanya pada Republika.co.id, Kamis (15/8).

Namun, ia sepakat bila ada penguatan kewenangan terhadap MPR selain mengadakan Pilpres. Sebab hal itu bakal mendorong prinsip check and recheck pada pemerintah. "Tapi kalau tugas MPR mau diperkuat mungkin saja bagus biar ada chek and recheck di pemerintahan," ujarnya.

Syarief menyebut salah satu poin kewenangan MPR yang disetujui partainya ialah penggunaan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR. Demokrat menilai kehadiran GBHN akan menetapkan arah bangsa.

Syarief mengatakan partai terus mengkaji wacana penerapan GBHN. Untuk sementara ini, kata dia, partainya setuju karena GBHN berdampak positif bagi arah pembangunan. "Perlu dipikirkan juga memang sih GBHN mungkin bagus karena tentang pembangunan jangka panjang. Jadi tiap ganti Presiden mengacu kesitu. Tapi ini perlu diperdalam mana yang lebih menguntungkan buat rakyat," tuturnya.

Syarief memandang kehadiran GBHN akan membuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah sejalan. Bahkan menurutnya program kampanye capres nantinya tak akan jauh dari GBHN itu. "GBHN juga bagus jadi ada patokan bagi capres yang akan maju dan setelah terpilih acuan ke situ. Sekali pun Presiden ganti, arah pembangunan sama saja," ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika