REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai politik (Parpol) pengusung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengumpulkan sembilan pimpinan Parpol pemenang kursi DPRD Jabar sehari usai penetapan raihan suara dan calon Pileg 2019 di kantor DPW PKB Jabar di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (15/8).
Pimpinan Parpol yang hadir dalam pertemuan ini yaitu dari PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, Nasdem, PAN, Nasdem dan Perindo. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat Syaiful Huda, dalam pertemuan tersebut seluruh parpol pemenang kursi DPRD Jabar sepakat untuk memperkuat kelembagaan.
Hal tersebut, salah satunya untuk memaksimalkan komunikasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Karena, pada prinsipnya dibutuhkan sinergi aksi dari pemangku kepentingan guna mendorong Provinsi Jabar lebih maju. "Jawa Barat yang besar tidak bisa diurus oleh satu atau dua orang saja. Poinnya itu," ujar Huda.
Huda mengatakan, pihaknya sangat banyak masukan dari parpol yang akan disampaikan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Hal tersebut menyangkut betapa pentingnya sinergi aksi, produktif anggaran di masyarakat maupun parpol juga pihak pemerintah daerah.
Namun, kata Huda, sejumlah masukan tersebut belum dapat dipaparkan secara detail. Huda pun memastikan aspirasi dari seluruh Parpol akan disampaikan pada gubernur. "Banyak banget tadi masukan sangat banyak. Dan semoga ini bisa dipahami oleh kang Emil. Semata-mata masukan itu untuk Jabar lebih baik," katanya.
Menurut Huda, sebagai parpol pengusung Ridwan Kamil ada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, PKB memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal suksesi hingga lima tahun ke depan. Inisiasi yang dilakukan PKB memfasilitasi pimpinan parpol dalam kegiatan ini pun merupakan bagian dari pengawalan perjalanan gubernur.
"Ini kan forum langka , dari dulu belum pernah ada. Kegiatan ini juga akan digelar rutin di seluruh partai secara bergiliran," katanya.
Bahkan, kata dia, Parpol yang hadir dalam kegiatan ini pun sepakat mendorong Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jabar. Mereka akan meminta pemerintah pusat untuk mencabut moratorium.
Upaya mendorong DOB ini, kata dia, tidak ada kaitannya dengan keinginan Ridwan Kamil yang memang menginginkan adanya perluasan di Jabar setelah dilantik sebagai gubernur. "Enggak ada kaitan sebenarnya. Semua tadi menanggalkan pandangan subjektifnya," katanya.
Semua pimpinan Parpol, kata dia, sepakat saat ini kabupaten/kota di Jabar yang hanya berjumlah 27 sudah tak sehat. "Jadi hanya 27 (kabupaten/kota) itu pelayanan publik kita terlunta-lunta, delay di mana-mana. Urusan DOB ini urusan objektif," katanya.
Ketua DPW PKS, Ahmad Syaikhu menilai, terdapat beberapa hal yang membuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif tersumbat. Namun, ia tidak menyebutkan secara mendetail, tapi hal tersebut harus diperbaiki oleh Ridwan Kamil.
"Ada beberapa hal yang ada sumbatan (komunikasi) yang harus diperbaiki oleh kang Emil dan partai-partai. (Belakangan) beliau menyatakan akan berkomunikasi. Ini patut diapresiasi," kata Syaikhu seraya berharap kedepannya gubernur bisa lebih mudah berkomunikasi.
Menurutnya, masyarakat yang memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil boleh dibilang hanya sekitar 32 persen, selebihnya bisa dikatakan tidak mendukung. Namun, saat ini sudah tidak relevan bilamana harus membahas urusan Pilgub Jabar dalam pemerintahan.
Yang lebih penting, yaitu seorang gubernur harus menyerap aspirasi dari berbagai masyarakat yang dinaunginya, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. "Kalau seandainya yang tidak mendukung sulit menyalurkan aspirasi, maka ada sumbatan. Ini akan merugikan. Kalau kami sudah move on tak ada istilah pendukung atau bukan pendukung," katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD Gerindra Jabar Buki Wibawa mengatakan, pihaknya sepakat dengan komitmen penguatan DPRD Jabar untuk peningkatan kualitas anggota legislatif. Dengan demikian, pihak eksekutif pun bisa mengakomodasi program dari partai yang bukan pendukung.
Namun, kata dia, wakil Gerindra yang ada di DPRD Jabar tetap mengedepankan kritik kepada kinerja pemerintah Provinsi Jabar dengan berbagai indikator. Salah satunya yaitu mengenai indeks pembangunan manusia.
"Akan lebih baik jika dia mensinkronkan program dari partai pendukung dan tidak mendukung. Kami tetap mengedepankan kritiik analisis dilakukan secara progresif berpatokan dengan IPM. Intinya, penduduk yang hampir 50 juta jiwa ini mau diapain," paparnya.
Perlu diketahui, terdapat 10 parpol yang mendapatkan jatah kursi di DPRD Jabar periode lima tahun ke depan. Gerindra, PKS, Golkar, PDIP dan PKB berhak atas kursi pimpinan. Namun, hanya PKB yang merupakan parpol pengusung Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
