REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tinggal hitungan bulan, tapi hingga saat ini kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih kosong. Partai Gerindra dikabarkan masih kurang legowo jabatan tersebut diberikan kepada mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun Gerindra sendiri menegaskan telah berkomitmen mendukung Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PKS.
"Kami tegaskan tidak ada masalah dengan PKS soal wakil gubernur ini. Kami mendukung nama-nama calon yang diajukan oleh mereka," tegas Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Senin (12/8).
Kendati demikian, Andre mengaku ada hambatan yang membuat jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno tak kunjung terisi. Hanya saja, Andre memastikan bahwa hambatan itu datangnya bukan dari partainya. Karena, Partai Gerindra sendiri sedari awal menyampaikan bahwa kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah hak PKS.
Oleh karena itu, Andre menyarankan agar PKS lebih intens lagi dalam berkomunikasi dengan partai atau fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Tidak hanya dalam pertemuan formal tapi dalam pertemuan-pertemuan informal. Sehingga diharapkan bisa membangun komunikasi serta mencairkan suasana di DPRD DKI. "PKS harus lebih intens berkomunikasi dengan parpol lainnya. Tidak hanya dengan kami sebagai mitra koalisi," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenang Pemilu dan Pilkada, Agung Setiarso menduga masih ada pihak-pihak yang belum ikhlas partainya mengisi kursi kosong tersebut. Meskipun secara institusi Partai Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PKS. Bahkan Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa kursi wakil gubernur DKI Jakarta adalah milik PKS.
"Secara institusi sudah tidak masalah tapi orang-orang Gerindra juga di DPRD masih ada yang belum ikhlas, legowo sehingga bola ini mandek di sana," ujar Agung Setiarso.
Maka dengan demikian, lanjut Agung, bola polemik wakil gubernur DKI Jakarta sekarang berada di pimpinan DPRD DKI Jakarta. Maka dengan demikian, merekalah yang seharusnya bertanggungjawab atas mandeknya proses penggantian wakil gubernur, Sandiaga Uno ke kader PKS. Karena, PKS sendiri telah mengajukan sejumlah calon untuk dipilih sebagai wakil gubernur DKI Jakata.