REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimistis tetap mempertahankan posisi menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (mendes PDTT) di Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meskipun saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terang-terangan juga mengincar posisi tersebut.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengklaim posisi mendes PDTT sesuai dengan konsep partainya yang ingin membangun Indonesia dari wilayah desa. “Kemdes (Kementerian Desa) itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa atau bottom-up/” ujarnya, Ahad (11/8).
Namun, Lukman mengakui posisi mendes PDTT terbuka bagi siapa saja yang dinilai Presiden Jokowi pantas, termasuk PDIP ataupun orang di luar partai politik yang memiliki kemampuan yang sesuai kriteria Jokowi. Ia juga mengaku PDIP hampir sama dengan PKB yang ingin membangun dari desa. "PDIP saya anggap positif (mengincar posisi mendes PDTT) karena PDIP punya visi soal wong cilik dan wong cilik kan adanya di desa," ujar Lukman.
PKB menegaskan tak khawatir dengan posisi yang direbutkan dengan PDIP tersebut. Pasalnya, Lukman mengklaim sepak terjang kadernya selama memimpin Kementerian Desa sudah terbukti sangat baik. Bahkan, sebelum era Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, PKB sudah mengantarkan kadernya memimpin Kemendes sejak era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat ini posisi mendes PDTT dijabat salah seorang kader PKB, Eko Putro Sandjojo. Namun, PKB tetap menyerahkan pemilihan sosok yang memimpin Kemendes PDTT kepada presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menetukan hak prerogatifnya dalam menentukan siapa yang cocok," ujar Lukman. PKB berencana membahas posisi menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada muktamar yang mengambil tema "PKB Melayani Ibu Pertiwi". Acara tersebut akan diselenggarakan pada 20-21 Agustus di Nusa Dua, Bali.
Pengamat politik Satyo Purwanto menyebut kursi mendes PDTT sangat strategis bagi partai politik yang akan berkontestasi pada 2024. Posisi tersebut dinilai strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berada di perdesaan.
Terlebih, saat ini terdapat program dana desa yang langsung mengalir ke masyarakat sehingga nama sang menteri sebagai pemangku jabatan dan partai pengusungnya dinilai akan meningkat elektabilitasnya di mata rakyat. "Kementerian teknis yang mengurusi hajat hidup orang banyak bakal jadi sasaran, selain itu juga langsung bisa interaksi dengan konstituen," ujar Sekjen Pro Demokrasi tersebut.
Sebelumnya, PDIP mengaku mengincar sejumlah posisi menteri strategis pada era Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuturkan, partai berlambang banteng moncong putih tersebut berharap Presiden Jokowi memberikan posisi menteri di sektor hukum, pertanian, dan perdesaan. “Menteri yang hukum, portofolio pertanian, pedesaan,” tutur Masinton di lokasi Kongres V PDIP di Bali, Jumat (9/8).
Masinton menambahkan, pada era pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, PDIP sudah mendapatkan posisi menteri bidang hukum dengan menempatkan Yasonna Hamonangan Laoly sebagai menteri hukum dan HAM. Namun, untuk sektor pertanian dan perdesaan belum dijabat PDIP. Ia menilai kinerja kader PDIP di posisi menteri hukum dan HAM bagus. Sementara itu, di sektor pertanian dan pedesaan, PDIP memiliki banyak konstituen yang berhubungan dengan kedua sektor tersebut.
Saat ini posisi menteri pertanian dijabat Amran Sulaeman yang berlatar belakang profesional atau nonpartai. Sementara itu, posisi mendes PDTT dijabat kader PKB. “Tapi, itu harapan. Presiden yang menentukan,” kata Masinton. N nawir arsyad akbar ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
