Ahad 11 Aug 2019 10:41 WIB

Airlangga: Koalisi Jokowi Masih Solid

Golkar tetap terbuka terhadap pembahasan-pembahasan koalisi.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Andi Nur Aminah
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato
Foto: Republika TV
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, koalisi partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) masih solid. Mengenai rencana ada poros koalisi lain, Airlangga menyebut itu dinamika politik yang berkembang karena komunikasi antarpimpinan partai juga cair.

"Saya rasa kalau koalisi pendukung Pak Presiden sih masih solid. Jadi dalam pembicaraan antarpimpinan partai, kita masih sangat solid dan koalisi-koalisi itu adalah mungkin dinamika yang berkembang. Tapi biasa antar pimpinan partai dengan partai lain juga sangat cair," ujar dia di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Ahad (11/8).

Baca Juga

Airlangga tak ingin mengomentari kemungkinan Partai Gerindra gabung dalam gerbong koalisi pendukung pemerintahan Jokowi dan KH Maruf Amin. "Tentu kita lihat, kita tidak berandai-andai karena ini berbasis pada komunikasi," kata dia.

Sementara, Airlangga menganggap sambutan spesial dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menghadiri Kongres PDIP ke-V di Bali merupakan hal wajar. Airlangga mengatakan, koalisi pemerintahan menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi.

Namun, kata dia, Golkar terbuka terhadap pembahasan-pembahasan koalisi. Di sisi lain, menurut dia, koalisi partai saat mendukung Jokowi-Maruf pada pemilihan presiden (pilpres 2019) telah bekerja bersama-sama yang seharusnya mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia.

"Tentu yang bekerja bersama-sama mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan," lanjut Airlangga.

Ia menambahkan, Golkar tak meminta jatah menteri terbanyak karena posisi partainya di bawah PDIP. Golkar tetap menyediakan kader sesuai permintaan Jokowi untuk mengisi jabatan menteri. "Golkar kan di bawah PDIP. Kita tidak minta yang terbanyak. Kita sediakan kader sesuai dengan permintaan. Dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," kata Airlangga.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement