REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamseot) mengaku tak akan menanyakan jatah kursi menteri ke Presiden terpilih Joko Widodo, jika ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengatakan, akan lebih mengutamakan arah Indonesia untuk lima tahun ke depan.
"Kalau saya Ketua Umum Partai Golkar, maka yang akan saya lakukan adalah bertanya akan membawa ke mana negara ini lima tahun ke depan, dan Partai Golkar siap mendukung 1.000 persen," ujar Bamsoet di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
Kemudian dari sisi parlemen, Bamsoet akan lebih menanyakan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk melancarkan program pemerintah. Ketimbang, membahas kandidat yang tepat untuk mengisi pos tertinggi di DPR dan MPR.
"Dengan infrastruktur yang ada di parlemen, Partai Golkar akan memotori dan mempelopori kebutuhan-kebutuhan regulasi yang memperlancar tugas-tugas pemerintah lima tahun ke depan," ujar Bamsoet.
"Harus sudah disadari mulai dari sekarang, ke depan adalah kita buat undang-undang di DPR yang dibutuhkan rakyat dan dibutuhkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," lanjutnya.
Ia menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo untuk mengutamakan kemampuan kandidat menteri, ketimbang melihat asal partai politiknya. Saran tersebut disampainkannya dalam menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang terang-terangan meminta jatah menteri yang lebih banyak ketimbang partai lain.
Dengan mengutamakan kemampuan dari kandidat, hal itu dapat memudahkan kerja pemerintahan era Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketimbang memilih menteri dari parpol, demi hanya memuaskan kepentingan politik sejumlah pihak.
"Ke depan kita harus membicarakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ammin lima tahun ke depan, kita akhiri ini dan mengakomodir persaingan kemarin lewat proses rekonsiliasi," ujar Bamsoet.
Ia berharap, para tokoh politik di Indonesia lebih memikirkan arah bangsa untuk lima tahun ke depan. Karena kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sudah usai dengan terpilihnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Ke depan kita harus membicarakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ammin lima tahun ke depan, kita akhiri ini dan mengakomodir persaingan kemarin lewat proses rekonsiliasi, karena itu hak prerogatif presiden," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri memberikan pernyataan terkait syarat masuknya PDI Perjuangan dalam kabinet Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Menurutnya, PDI Perjuangan harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.
"Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.
Di tempat yang sama, presiden sekaligus calon presiden, Joko Widodo langsung mengiyakan. Bahwa PDI Perjuangan akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika