REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut jika anggaran blanko KTP Elektronik 2020 telah mendapatkan tambahan dana dari kementerian keuangan (kemenkeu). Dia mengatakan, hal itu mengingat masih banyaknya permintaan blanko di tengah masyarakat.
"Ya kalo untuk anggaran 2020 sudah dibantu ibu Menkeu sudah ada, sudah dapat dan ada peningkatan (dari tahun lalu)," kata Tjahjo Kumolo di Denpasar, Bali pada Jumat (9/8).
Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang diberikan dari Kemenkeu. Dia juga belum mengetahui penambahan anggaran dari Kemenkeu pada 2020 nanti. "Tapi pasti ada karena itukan kebutuhan prinsip melayani masyarakat dan itu ada," kata Tjahjo lagi.
Pada saat yang bersaman dia juga mempersilahkan daerah untuk membuat formulir blanko KTP elektronik. Dia melanjutkan, daerah juga dipersilahkan untuk mencetak formulir tersebut sesuai dengan kebutuhan. "Iya ya kalo blanko habis tetap kami berupayalah dan kalau tahun ini habis ya nanti tahun depan bisa," kata dia lagi.
Dia mengatakan, secara prinsip pemerintah pusat masih memiliki stok blanko KTP elektronik. Sebabnya, dia meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif guna mengambil blangko tersebut ke pusat.
Dia mengungkapkan, beberapa daerah yamg aktif di antaranya Bogor, Tangerang dan beberapa daerah di Jawa Timur. Menurutnya, sikap proaktif dibutuhkan ketimbang menunggu pengiriman yang terbilang memakan waktu.
"Kadang-kadang sampai yang dekat pun kalau habis kenapa nggak inisiatif ambil aja ke Dukcapil pusat, kalau tunggu proses pengiriman kan lama, kita kan inginnya melayani masyarakat dengna baik," katanya.
Dia mengungkapkan, sejauh ini proses perekaman KTP-el sudah mencapai 99 persen. Meskipun, diakuinya masih ada banyak warga yang belum atau ingin memperbaharui kartu identitas mereka. Perubahan, kata ia, biasanya terkait status pernikahan atau gelar.
Pada saat yang bersaman, dia juga mengungkapkan sulitnya perekaman KTP-el di Papua meski sudah mencapai 99 persen secara nasional. Hal itu disebabkan faktor geografis dan kondisi masyarakat lokal. "Ini perekaman akta kelahiran juga sudah mencapai 93 persen," katanya.
Sebelumnya, stok blangko KTP elektronik yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kian menipis. Dari total pengadaan 18 juta keping blangko KTP-el yang sudah terdistribusi sebanyak 17,6 keping dan tersisa 400 ribu.
Disdukcapil mengungkapkan hingga tahun ini belum ada lagi pengadaan blangko KTP-el. Alasannya, tak ada anggaran lagi yang tersedia untuk pengadaan blangko. Semua anggaran telah terpakai. Jadi sekarang yang tersisa adalah stok hasil pengadaan yang lama. Sementara kebutuhan di lapangan begitu besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika