REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri optimistis perwira tinggi kepolisian yang kini mengikuti seleksi calon pemimpin (capim) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 dapat melewati semua tahapan seleksi sebelum terpilih.
Kini Polri menyisakan enam dari 11 perwira tinggi yang semula direkomendasikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengikuti proses seleksi capim KPK.
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari seluruh nama yang semula direkomendasikan, adalah perwira-perwira tinggi terbaik yang ada di Korps Bhayangkara. Menurut dia, berapapun nama yang tersisa kini di Pansel KPK saat ini, Polri tetap menebalkan nama-nama tersebut adalah para perwira tinggi kepolisian yang punya reputasi postif di institusi kepolisian.
“Saya sampaikan sekali lagi, bahwa capim KPK dari Polri yang lolos seleksi saat ini, semuanya adalah yang perwira terbaik,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (6/8).
Meskipun Mabes Polri tak mengharuskan berapa nama wakil Polri di kursi kepemimpinan KPK mendatang, namun Dedi mengatakan, kepolisian optimistis dapat mengirimkan perwira terbaiknya untuk memimpin skuat khusus pemberantasan korupsi di Tanah Air itu.
Pada Senin (5/8) Pansel KPK mengumumkan hasil seleksi tahap kedua seluruh pendaftar capim KPK. Hasilnya ada 40 dari sekitar 104 nama yang berhasil lolos seleksi tahap psikologis. Dari nama-nama yang lolos itu, enam di antaranya wakil dari institusi Polri. Mereka yaitu, Irjen Antam Novambar, Irjen Firli Bahuri, Irjen Juansih, Brigjen Sri Handayani, Brigjen Bambang Sri Herwanto, dan Irjen Dharma Pongrekun.
Enam nama wakil Polri itu, kemungkinan berkurang. Karena proses seleksi KPK, masih terus melakukan tahapan menyaringan, sampai menyisakan 10 nama terbaik dari hasil seleksi sebelum diajukan ke pemerintah, untuk diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jumlah kursi pemimpin di KPK hanya lima orang. Selain wakil dari Polri, kebiasaan para pemimpin KPK, juga diisi wakil dari kejaksaan, hakim, akademisi, atau praktisi hukum.
Menengok komposisi kepemimpinan di KPK, Polri tetap optimistis dapat mengantarkan, minimal satu nama perwira terbaiknya lolos dari seluruh proses seleksi dan terpilih.
“(Proses di Pansel KPK), tinggal tiga atau empat tahapan lagi. Dan itu sangat sulit, dan ketat,” sambung Dedi.
Polri pun memuji kinerja Pansel KPK yang selama melakukan seleksi capim KPK, prosesnya dilakukan dengan cara-cara transparan. “Seluruh tahapan oleh Pansel KPK ini, memiliki sistem sangat kredibel, dan terbuka,” ujar Dedi.
Namun dari enam nama perwira tinggi Polri yang lolos ke tahapan seleksi selanjutnya, ada tiga nama yang menjadi sorotan publik. Bahkan Koalisi Masyarakat Sipil bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), sebelum Pansel KPK melakukan seleksi tahap kedua, meminta tiga nama perwira tinggi Polri itu dicoret lantaran memiliki rekam jejak karier yang cacat, pun dianggap tak memiliki integritas dalam melawan korupsi. Tiga nama tersebut, yakni Antam Novambar, Firli Bahuri, dan Dharma Pongrekun.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan, pekan lalu mengungkapkan, Antam punya masalah integritas dalam pemberantasan korupsi karena pernah diduga menjadi petinggi Polri yang mendesak Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa yang juga dari kepolisian, untuk menjadi saksi meringankan bagi tersangka korupsi Komjen Budi Gunawan.
Sementara Firli pernah menjadi deputi penindakan di KPK, ketahuan melakukan pertemuan dengan Muhammad Zainul Majdi, gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi salah satu pihak terperiksa dalam perkara korupsi sidikan KPK.
Sedangkan Dharma, menurut Kurnia punya masalah saat melakukan aksi kriminalisasi terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Dharma dinilai juga pernah bermasalah membebaskan tahanan saat menjabar wakil direktur kriminal umum di Polda Metro Jaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
