REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan memberikan kompensasi kepada 21,9 juta pelanggannya yang terdampak pemadaman listrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Instansi tersebut telah menyiapkan dana Rp 839 miliar untuk memberikan kompensasi.
"Bagi pelanggan subsidi akan dikenakan diskon sebesar 20 persen dari biaya beban, dan kemudian pelanggan non subsidi 35 persen dari biaya beban," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Besaran kompensasi tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.27/2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero). Sripeni menjelaskan, kompensasi akan masuk kepada pelanggan yang terdampak pada tagihan Agustus mendatang. Ia memastikan, semua pelanggan yang terdampak pemadaman listrik akan mendapatkan kompensasi.
"Yang penting kami tidak akan ketinggalan satu pun pelanggan, (kompensasi) langsung ada di tagihan nanti di bulan Agustus," ujar Sripeni.
PLN juga akan berusaha semaksimal mungkin agar peristiwa seperti kemarin tak terulang kembali. Namun, instansi tersebut juga tak dapat menjamin pamadaman listrik akan kembali terjadi di kemudian hari.
"Kalau bicara menjamin mohon maaf yah, karena menjamin bukan pada posisi kami, karena menjamin itu kayaknya pasti. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya," ujar Sripeni.
Sementara itu, PLN saat ini tengah melakukan investigasi terkait penyebab terjadinya pemadaman listrik di separuh Pulau Jawa. PLN juga akan mengajak pakar kelistrikan untuk membantu dalam investigasinya.
Karena menurut Sripeni, masalah listrik padam yang terjadi beberapa hari yang lalu itu sangat kompleks. Bukan seperti informasi yang beredar, bahwa padamnya listrik disebabkan oleh pohon Sengon.
"Kami saat ini berupaya melakukan investigasi dan penyebabnya tidak tunggal, jadi saya mohon izin diberi waktu," ujar Sripeni.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta masyarakat memberikan waktu untuk PLN menginvestigasi masalah tersebut. Ia berharap PLN dapat segera menemukan penyebabnya dan belajar dari peristiwa itu agar tak kembali terjadi di kemudian hari.
"Kita (Komisi VII) hanya membahas masalah operasional dan teknisnya, terkait isu-isu manajemen dan pembenahan PLM secara jangka panjang, kami mendorong agar Komisi VI dan Kementerian BUMN bisa segera melakukan rapat," ujar Nasir.
Di samping itu, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendorong adanya pembangunan pembangkit listrik tegana nuklir (PLTN) di Indonesia. Pendapat itu disampaikan karena peristiwa kemarin bersifat darurat.
Menurut Kurtubi, PLTN dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kelistrikan di Indonesia. Di samping itu, PLTN juga dinilai lebih efisien ketimbang pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya lain, seperti uap atau batu bara.
"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) harus masuk sistem kelistrikan nasional, kita ingin menjadi negara industri maju. Tanpa nuklir sulit untuk memperoleh listrik yang cukup, andal 24 jam," ujar Kurtubi.
PLN dan masyarakat Indonesia juga tak perlu takut dengan anggapan yang menyebut bahwa tenaga nuklir akan menimbulkan bahaya, seperti radiasi dan pencemaran. Kurtubi menjelaskan, perkembangan teknologi nuklir saat ini sudah sangat baik dan ramah lingkungan jika dikelola dengan baik.
"Teknologi PLTN sudah berkembang pesat sejak Chernobyl dan Fukushima itu, jangan takut dengan PLTN. Ini kita ingin menjadi negara industri maju," ujar Kurtubi.
Ia pun meminta semua pihak untuk mendukung PLN menjadi instansi yang lebih baik dalam bidang energi. Agar PLN lebih efisien dan cekatan untuk melayani masyarakat.
"Kita dorong kejadian yang terjadi kemarin, kita ambil hikmahnya untuk menyempurnkan sistem yang ada. PLN sebagai milik kita bersama," ujar Kurtubi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
