REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota negara akan pindah ke Pulau Kalimantan. Saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (6/8), Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan kajian rinci terhadap berbagai aspek di Kalimantan, termasuk kajian kebencanaan, lingkungan, sosial politik, hingga kajian keekonomian. Meski secara gamblang menyebut Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru, Jokowi belum membocorkan provinsi mana yang akan ia pilih.
"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan pindahkan di Kalimantan. Provinsinya di mana ini yang harus didetailkan lagi," kata Presiden dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (6/8).
Jokowi menyebutkan, kajian rinci akan dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan lokasi ibu kota baru. Ada tiga provinsi yang disebut oleh Jokowi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
"Kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur, dan kajian keekonomian. Kajian dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan," kata Presiden.
Pada Mei 2019, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kalimantan untuk meninjau lokasi calon ibu kota baru. Ada dua provinsi yang didatangi Presiden, yakni kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Di antara dua lokasi tersebut, Presiden enggan membocorkan daerah mana yang menarik hatinya.
"Saya memutuskan nanti bukan sebagai kepala pemerintahan. Tapi sebagai kepala negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika