REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, menyebut tidak ada koalisi atau oposisi yang abadi. Dia mengatakan, koalisi partai politik hanya dibentuk selama proses pemilu presiden.
"Tidak ada koalisi oposisi permanen, ketika seperti yang dilakukan Koalisi Merah Putih ketika pasca-Pilpres 2014, yang membangun koalisi KMP," kata Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (2/8).
Dia mengatakan, sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya juga tidak mengenal sistem oposisi. Meskipun dalam praktiknya ada partai-partai di luar kabinet pemerintahan.
Dia lantas mencotohkan saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai 2004 hingga 2014. Saat itu PDIP bersama Gerindra bergerak di luar koalisi pemerintah bersama dengan partai-partai lain.
Basarah melanjutkan, PDIP dan Gerindra yang berkoalisi mengusung Megawatai-Prabowo saat itu juga kalah dalam Pilpres 2009. Namun, kedua partai tersebut tidak kemudian membuat koalisi oposisi yang bergerak di luar pemerintahan.
"Gerindra dan PDI Perjuangan di luar pemerintahan, tapi kami jalan sendiri-sendiri dalam rangka menjalani fungsi pengawasannya," katanya.
Wakil Ketua MPR itu menambahkan, sebenarnya fungsi pengawasan terhadap eksekutif bukan hanya menjadi kewajiban partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintah. Fungsi itu secara otomatis dibebankan kepada seluruh partai yang memiliki fraksi di DPR sesuai dengan fungsi mereka dalam hal pengawasan.
Sebabnya, dia mengimbau semua partai politik untuk kembali bersilaturahim. Terlebih, lanjutnya, mereka yang berseberangan kubu di Pilpres 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
