REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung akan melanjutkan proyek rumah deret di Taman Sari. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3), Dadang Darmawan mengungkapkan, langkah awal tahap pertama pembangunan rumah deret Tamansari adalah pengamanan aset.
Dadang menyatakan pengamanan aset yang jadi bagian penertiban aset ini bisa mulai dijalankan. Hal ini mengingat gugatan hukum yang sebelumnya dilayangkan oleh 8 KK di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan telah selesai hingga ke tingkat Mahkamah Agung dimenangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
“Gugatan pertama itu sudah inkrah. Artinya sudah selesai legalitas dari sisi aset,” kata Dadang dalam siaran persnya, Jumat (2/8).
Dadang mengungkapkan kendati izin lingkungan sudah dinyatakan tidak bermasalah, namun pembangunan rumah deret Tamansari masih belum menyentuh pada konstruksi. Pihaknya masih memulai dengan penertiban aset yang dilanjutkan dengan sosialisasi.
“Karena sosialisasi pembangunan sudah cukup, nanti kita akan lakukan sosialisasi penertiban aset saja,” ujar Dadang.
Seperti yang diutarakan juga oleh Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Bandung, Djumhana bahwa gugutan dari 8 KK yang menolak pembangunan rumah deret Tamansari telah ditolak. Sehingga dianggap proses hukum telah selesai.
“Jadi waktu gugatan ditolak, kemudian banding juga ditolak dan kasasi juga ditolak Mahkamah Agung,” kata Djumhana.
Perlu diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung juga baru saja menolak gugatan perihal izin lingkungan yang dipersoalkan 8 KK warga RW 11 Tamansari. Dengan kata lain, izin lingkungan yang dikantongi Pemkot Bandung sah.
“Melalui putusan bernomor 19/G/PTUN/2019 pada 31 Juli kemarin telah diputus menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Jadi dianggap sudah sah yang diterbitkan DPMPTSP ini, dengan demikian kegiatan berdasarkan izin lingkungan bisa dilakukan,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
