Kamis 01 Aug 2019 08:46 WIB

Dedi Mulyadi Sarankan Sebaiknya Gerindra di Luar Pemerintah

Golkar menganggap soal nama menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi bersalaman dengan Presiden Jokowi.
Foto: Foto: Istimewa
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi bersalaman dengan Presiden Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengomentari soal kemungkinan gabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintah. Ia menyarankan agar Gerindra tetap berada di luar pemerintah.

"Mitra itu ada di dalam ada di luar jangan di dalam semua, harus ada di luarnya," kata Dedi di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Rabu (31/7).

Baca Juga

Selain itu terkait isu yang menyebut ada sejumlah nama dari Partai Gerindra menduduki kursi menteri, ia memilih menyerahkan sepenuhnya penentuan nama ke presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya itu adalah hak prerogatif presiden.

"Kita tidak boleh mencampuri hak perogratif presiden dan kita juga tidak boleh membebani presiden. Presiden juga kan berhak pilih orang-orang yang berdasarkan kapasitasnya untuk menjadi pembantu beliau agar lima tahun ke depan Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua," jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut ada peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalan pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement