REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Eksekutif Puskapol UI Hurriyah angkat bicara terkait sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap berada di luar koalisi pemerintah. PKS menegaskan akan tetap menjadi partai oposisi agar fungsi checks and balances dalam berdemokrasi tetap berjalan.
Sikap PKS cenderung berbeda dengan bekas anggota Koalisi Adil dan Makmur yang telah dibubarkan. Koalisi itu juga berisikan Partai Amanat Nasional (PAN) Demokrat dan Gerindra. Selain PKS, tiga partai lainnya disebut-sebut bakal bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi.
Hurriyah menilai, PKS relatif tidak diundang ke dalam koalisi lantaran adanya resistensi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di level nasional. Meskipun, dia mengatakan, hal itu tidak terjadi di tingkat daerah.
Menurutnya, loyalitas PKS terhadap koalisi kerap dipertanyakan. Hurriyah mencontohkan, saat PKS diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan SBY. Saat itu, dia melanjutkan, PKS menyebut jika koalisi merrka bersifat konstruktif.
"Nggak seiya sekata. Jadi ada perasaan bahwa kalau PKS masuk loyalitas diragukan sehingga mendingan enggak usah," katanya.
Sebelumnya, Gerindra disebut-sebut bakal bergabung ke koalisi pemerintah. Hal ini menyusul rekonsilias antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Hal itu diperkuat dengan bertemunya Ketua Umum Gerindra itu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam perjalannya, PAN memberikan sinyal juga akan mendukung pemerintahan Jokowi. PAN menyatakan akan mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat dan tidak pernah meminta jabatan atau posisi di dalam pemerintahan.
Langkah serupa kemungkinan juga akan dilakukan Demokrat. Ketua Umum partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai merajut komunikasi dengan sejumlah petinggi partai dan Jokowi jelang penyusunan kabinet hingga formasi pimpinan parlemen.
Adapun, PKS tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai manuver partai-partai mantan Koalisi Adil Makmur yang kini berusaha masuk dalam koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin atau KIK plus. PKS menegaskan, apa pun manuver Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN untuk gabung ke Jokowi-Ma'ruf Amin, posisi PKS akan tetap menjadi oposisi.
"Bagi kami menjadi oposisi jauh lebih konstruktif dan bermartabat," kata Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf kepada wartawan, Selasa (30/7).
Menurut dia, jika peluang Gerindra atau Demokrat atau bahkan PAN akhirnya masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, tentu itu hak masing-masing partai dan Jokowi sebagai presiden. PKS tidak bisa memaksa partai-partai tersebut, tetap bertahan menjadi oposisi walaupun Koalisi Adil Makmur sudah dibubarkan.
"Bagi PKS sendiri menjadi oposisi tidak ada masalah karena oposisi itu juga bermartabat dan sangat konstruktif bahkan dijamin dalam konstitusi, serta sangat dibutuhkan demi sehatnya demokrasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
