Selasa 30 Jul 2019 08:43 WIB

Jatim Beri Pengurangan Pajak Perusahaan Terima Magang SMK

Perusahaan penerima magang SMK bisa dikurangi pajaknya hingga 200 persen.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Indira Rezkisari
Khofifah Indar Parawansa
Foto: Republika/Wihdan
Khofifah Indar Parawansa

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemprov Jawa Timur terus mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk bermitra dan berbagi keahlian pada para siswa yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya untuk siswa SMK dan SMA Double Track. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Pemprov Jatim bakal memberikan kompensasi berupa pengurangan pajak bagi dinia usaha dan dunia industri yang berkerja sama memberikan kesempatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran untuk SMK dan SMA Double Track di Jatim.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan, pemberian kompensasi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. PP yang baru terbit tersebut mengatur tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Baca Juga

"Kita menyambut baik keluarnya PP tersebut. Dunia usaha dan dunia industri yang bersedia menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan atau insentif pajak super deduction penghasilan bruto," kata Khofifah di Surabaya, Selasa (30/7).

Khofifah menjelaskan, besarnya pengurangan pajak itu paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Dengan adanya regulasi ini, dikatakan Khofifah, Pemprov Jatim akan terus mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan fasilitas bagi sekolah SMK dan SMA Double Track di Jawa Timur.

"Khususnya untuk tiga sekolah di Jawa Timur yaitu SMK Negeri 4 Malang, SMK Negeri 11 Malang , SMK Negeri 5 Bojonegoro, dan SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang  yang kini ditunjuk sebagai pilot project," ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan, sekolah-sekolah tersebut masing-masing ditunjuk untuk kompetensi keahlian di bidang ekonomi digital, animasi, rekayasa perangkat lunak, dan teknik pemboran minyak dan gas. Pemilihan tiga sekolah tersebut dikatakan Khofifah adalah hasil penunjukan pemerintah pusat, tepatnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi ada hasil pertemuan dan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sembilan provinsi, disepakati bahwa akan ada perjanjian kerja sama (MoU) secara bersama-sama untuk mendorong dunia usaha dan industri menjalin mitra kerja sama dengan 17 SMK di 9 provinsi itu dalam bentuk magang dan atau pembelajaran," kata Khofifah.

Khofifah melanjutkan, meski yang ditunjuk sebagai pilot project di wilahnya hanya tiga sekolah SMK, namun, Prmprov Jatim juga akan mengembangkan MoU ini untuk sekolah SMA melalui program SMA Double Track. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, agar dapat disiapkan tenaga kerja menengah yang siap pakai.

"Pembelajaran di SMA dengan focus pada penguatan di bidang akademis, akan ditambahkan dengan pendidikan vokasional di luar jam pelajaran," ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan, terkait pengajarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berinisiatif untuk memanfaatkan para lulusan terbaik dari perguruan tinggi dengan kehlian tertentu. Misalnya keahlian pertanian, peternakan, kelautan, teknik industri, dan lainnya sebagai guru pendamping di SMK dan SMA Double Track yang dituntuk sebagai pilot project.

"Selain itu Pemprov Jatim juga akan memanfaatkan para ahli di bidang tertentu bersertifikat keahlian tingkat nasional dan international yang telah purna tugas dari perusahaan tertentu, sebagai pendamping pada guru-guru SMK maupun SMA," kata Khofifah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement