Senin 29 Jul 2019 23:46 WIB

Pakar: Ada Kemungkinan Gerindra Bergabung dengan Pemerintah

Partai Gerindra dinila bisa menyesuaikan visi dengan pemerintah, jika bergabung.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan saat tiba kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7)
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan saat tiba kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Ahli komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing menilai ada kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan partai pendukung pemerintah di eksekutif. Bisa juga Gerindra bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah di parlemen.

"Kalau mencermati sejarah dan latar belakangnya, Partai Gerindra memiliki hubungan baik dengan PDI Perjuangan, terutama antara ketua umum kedua partai tersebut," kata Emrus Sihombing, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Baca Juga

Menurut Emrus Sihombing, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2009. "Itu artinya, PDI Perjuangan pernah berkoalisi dengan Partai Gerindra," katanya.

Kalau Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah, menurut dia, maka mereka akan menyesuaikan visi misinya dengan partai-partai pendukung lain ke dalam bentuk program kerja. Program tersebut, yang akan diimplementasikan selama lima tahun pemerintahan ke depan.

Emrus menambahkan, ada kemungkinan juga Partai Gerindra bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah di parlemen. Artinya tidak duduk ke jabatan eksekutif tapi menduduki jabatan pimpinan MPR RI di parlemen.

Kalau kemudian, ada empat partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yakni koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah, yang kemudian protes dan membuat kesepakatan menolak ada tambahan di koalisi, menurut Emrus, karena partai-partai tersebut merasa kepentingan politiknya terganggu. Mereka khawatir porsi partai-partai tersebut menjadi berkurang.

Emrus mengusulkan agar partai-partai politik di Indonesia mengutamakan gotong-royong sehingga pembangunan nasional dapat dikerjakan bersama-sama dan rakyat sampai ke tingkat bawah menjadi bersatu.

Soal partai oposisi, menurut dia, meskipun hanya satu partai, tidak menjadi masalah. "Oposisi itu tidak melihat besar atau kecil, tapi melihat kualitas kontrol yang diberikan kepada pemerintah," katanya

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement