REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Dinas Sosial Provinsi Bali berencana menyiapkan pelatihan keterampilan bagi para pekerja seks komersial (PSK) di wilayahnya. Harapannya dengan pelatihan ketrampilan, para PSK bisa berhenti dari pekerjaan di lembah hitam itu.
"Kami akan data dulu pelatihan keterampilan yang mereka inginkan apa saja. Tentu pelatihannya tidak bisa top down karena jika dipaksakan akan mubazir," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra di Denpasar, Kamis (25/7).
Namun, sebelum melangkah ke tahap fasilitasi pelatihan, saat ini Dinas Sosial Bali masih melakukan pembinaan-pembinaan ke sejumlah tempat terselubung yang digunakan untuk praktik prostitusi.
"Di mana ada daerah yang potensi tinggi jumlah PSK-nya, itu kami fokuskan dulu untuk pembinaan. Dalam pembinaan kami juga melibatkan Dinas Kesehatan dan pemuka agama," ujar mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali itu.
Melalui pembinaan, pihaknya bersama jajaran terkait memberikan pemahaman mengenai risiko-risiko yang dihadapi jika mereka tetap bekerja sebagai PSK. Selain itu disampaikan alternatif-alternatif pekerjaan yang bisa diambil jika mereka mau berhenti bekerja di dunia malam.
Pemerintah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan yang diinginkan. "Dari hasil pembinaan yang sudah kami lakukan, sesungguhnya mereka terpaksa menjadi PSK karena berbagai keadaan. Di antaranya karena faktor himpitan ekonomi. Selain itu, mereka sebenarnya juga berkeinginan untuk mencari pekerjaan lain dan berhenti menjadi PSK," ucap mantan Penjabat Bupati Bangli itu.
Berdasarkan hasil pembinaan dan pendekatan yang sudah dilaksanakan, ada yang menginginkan mendapatkan pelatihan spa, pelatihan salon, menjahit, dan membordir. Rencananya pelatihan keterampilan akan dilaksanakan mulai 2020.
"Tentu kami akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Di samping pelatihannya menyesuaikan dengan kemauan mereka sehingga benar-benar mereka mau berhenti menjadi PSK," ujar birokrat asal Kabupaten Buleleng itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
