REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kampung Bayam, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepat di sebelah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Mereka sedang dilanda ketidakpastian untuk nasib mereka kedepannya. Sebab, saat ini pembangunan JIS sudah dimulai dan terus berjalan sampai selesai.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan pembangunan JIS sedang berjalan. Saat ini sudah terpasang tiang-tiang pancang yang terbuat dari beton. Kemudian, untuk Kampung Bayam ia yakin semua dapat dibicarakan dengan warga.
“Ya, JIS berjalan terus pembangunannya sampai sekarang. Untuk Kampung Bayam bisa dibicarakan dan pastinya semua dapat manfaat dengan kegiatan baru disana,” katanya kepada Republika.co.id di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).
Anies menambahkan bagian terpenting semua warga disana akan mendapatkan manfaat dari pembangunan JIS. Lalu, untuk masalah relokasi atau penggusuran ia akan melihat programnya terlebih dahulu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, untuk penanganan Kampung Bayam yang menangani itu PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Nantinya juga Kampung Bayam akan dirapikan dengan komunikasi secara khusus kepada warga.
“Dibicarakan dahulu nanti dengan PT Jakpro. Belum ada sosialisasi dan belum ada kepastian. Lalu, tidak ada permasalahan sengketa. Semua sudah lengkap dengan sertifikat yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta,” kata dia saat ditemui Republika.co.id di Balai Kota.
Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengatakan terkait Kampung Bayam yang mengurusi itu adalah PT Jakpro. Sebab, Pemda DKI sudah mengutus PT Jakpro sebagai pengelola lahan JIS. Seharusnya, untuk warga Kampung Bayam jika ada permasalahan itu sampaikan ke PT Jakpro.
“Ya, sudah sepaket itu PT Jakpro mengurus JIS dan Kampung Bayam. Ya, perlu musyawarah terbuka antara warga dengan PT Jakpro. Adakan sosialisasi agar tidak salah paham,” kata fraksi dari PKS tersebut.
Semua perencanaan ke depan PT Japro yang memegang kendali. Belum ada informasi apapun ke pihak DPRD DKI. Sehingga dari DPRD DKI belum mengetahui perkembangan sekarang tentang warga Kampung Bayam.
Terkait permasalahan sengketa lahan JIS, menurut Triwisaksana masih dalam proses persidangan. Tetapi pembangunan JIS tetap dijalankan karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyerahkan sertifikat tanah ke Pemda DKI.
“Pembangunan dijalankan karena Pemprov DKI sudah memegang sertifikat dari BPN. Serta menghormati hukum pengadilan sampai selesai. Dari DPRD DKI sendiri Kampung Bayam akan dibahas pada anggaran perubahan 2019-2020 pada Agustus,” ujar dia.
Berdasarkan pantauan Republika.co.id, permukiman Kampung Bayam berada di samping lahan pembangunan JIS. Rumah mereka hanya terbuat dari kayu yang tidak beraturan dan berdekatan dengan rel kereta api. Dari permukiman mereka terdengar suara pembangunan JIS dan suara kereta api yang lewat.
Ketua Pengurus Wilayah Kampung Bayam, Papanggo, Tanjung Priok, RT 10/RW 08, Suryo, mengatakan, saat pemerintahan mantan Gubernur Fauzi Bowo semua permukiman di lahan JIS digusur sekitar 2.200 Kartu Keluarga (KK). Namun, ada lahan kosong di luar lahan tersebut yang sekarang menjadi Kampung Bayam.
“Ya, waktu itu termasuk saya digusur. Lalu, kami semua digusur pindah ke Kampung Bayam. Dulu lahan kampung bayam ini kosong, maka kami buat permukiman dan boleh oleh pemerintah,” kata dia.
Beberapa tahun saat lahan JIS kosong dan belum ada pembangunan. Penggusuran kembali dilakukan karena ada warga lain yang tinggal di lahan tersebut. Sudah dua kali dilakukan penggusuran. Sehingga pembangunan JIS dimulai sekitar satu bulan yang lalu.
Namun, ia melanjutkan belum ada sosialisasi tentang permukiman mereka nantinya akan direlokasikan atau digusur. Sebab, pembangunan JIS sudah berlangsung tetapi Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum mengadakan musyawarah terbuka terhadap Kampung Bayam.
“Kami mendukung pembangunan tersebut karena untuk digunakan dan merupakan fasilitas untuk warga. Tetapi tolong kami juga butuh kepastian jika JIS tersebut selesai dibangun tidak mungkin ada permukiman disini kan? lalu kami kemana?” tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika