REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai, turbulensi politik yang terjadi di Partai Golkar karena sejumlah kadernya terjerat kasus hukum tidak bisa dijadikan pembenar adanya penurunan suara partai tersebut di Pemilu 2019. Menurutnya, sebagai partai modern, Golkar harus melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan agar posisinya tetap kokoh.

"Ke depan, Partai Golkar harus demokratis dan efektif, dalam arti harus ada perbaikan terus menerus atas capaian Partai Golkar. Kemarin target kita 110 kursi, tapi turun dengan banyak alasan seperti turbulensi dan lainnya tapi itu semua tidak bisa jadi alasan," kata Yorrys, Senin (23/7).

Yorrys kembali mendorong adanya rapat pleno DPP Golkar untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Yorrys mengatakan, evaluasi kinerja pengurus biasa dilakukan secara berkala DPP Partai Golkar setelah melalui peristiwa-persitiwa politik di tanah air seperti pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif hingga pemilu presiden.

"Pilkada, pemilu legislatif, pilpres sudah selesai, maka DPP Golkar harus segera melakukan rapat pleno mengevaluasi itu semua, untuk kemudian dibawa ke Rapimnas dan diantarkan ke Munas," ujarnya.

Dia menilai salah satu hal yang harus dievaluasi adalah perolehan kursi Partai Golkar di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, dari 110 kursi yang ditargetkan, partainya hanya meraih 85 kursi. Yorrys juga mengatakan, Golkar menjadi satu-satunya partai pendukung Joko Widodo-Ma''ruf Amin yang mengalami penurunan perolehan kursi DPR dan tidak mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect dari paslon nomor urut 01.

"Padahal di pemilu 2019 ada penambahan daerah pemilihan dan kursi, ada 15 kursi tambahan di DPR RI. Tapi Golkar justru memperoleh 85 kursi, evaluasi perolehan kursi itu penting, karena itu yang jadi sumber persoalan hari ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika