REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai opsi mekanisme pemilihan paket pimpinan MPR yang paling memungkinkan adalah opsi dua paket pimpinan. Dimana masing-masing paket terdapat komposisi partai yang mewakili DPR dan DPD. 

"Karena memang parpol di pengusung Pak Jokowi terutama saat ini kalau saya melihat kecenderungannya adalah merasa cukup powerful memenangkan Jokowi," ujar Adi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Terkait berapa porsi yang akan diberikan kepada DPD, menurutnya yang paling memungkinkan adalah satu kursi. Selebihnya empat pimpinan MPR  diambil dari partai.  "Satu pimpinan, wakilnya tiga dari parpol, yang satu lagi DPD.  Ini memberikan keseimbangan aja," ucapnya.

Apalagi mengingat DPD juga kerap tidak solid. Bahkan Adi menduga jika di dalam UU MD3 tidak diatur mengenai keharusan adanya unsur dari DPD dalam pimpinan MPR, DPD tidak akan diberikan kursi pimpinan MPR.

"Ngapain (diberikan ke DPD), mereka juga enggak solid, terlampau banyak faksi," katanya.

Selain itu Adi menilai kecil kemungkinan  pemilihan ketua MPR berakhir dengan aklamasi. Hal itu lantaran kecenderungan politiknya koalisi pemerintah yang tidak ingin memberikan kursi pimpinan parlemen kepada kelompok oposisi. "Bahkan (ketua) MPR, PDIP mereka juga mewacanakan mereka juga minat kalau ada yang mengusung," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika