REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata ada 55 wilayah kabupaten/ kota yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga Senin, (22/7). Status itu didasari oleh Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.
Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menyebut provinsi yang wilayah kabupaten / kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain di Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten/kota, termasuk dua kabupaten di Bali.
Agus menerangkan ada lima kabupaten/ kota di NTT yang mengalami kekeringan, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur, dan Kota Kupang. Khusus di wilayah Banten hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga.
"Sementara itu, wilayah terbanyak yang menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan yaitu Provinsi Jawa Timur. Ada 25 kabupaten teridentifikasi berpotensi kekeringan," ujarnya.
Menghadapi darurat kekeringan, BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan koordinasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Pertemuan koordinasi yang digelar pada Senin (22/7) menyebutkan operasi tersebut akan difokuskan pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah-wilayah teridentifikasi.
"Saat ini potensi awan hujan kurang dari 70 persen sehingga belum dapat dilakukan operasi TMC. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi stand by jika ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC," ujarnya.
Berdasarkan laporan BMKG pada (22/7), potensi hujan hingga 7 hari ke depan masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
"Data BNPB per 22 Juli 2019, rincian 75 kabupaten/ kota terdampak kekeringan yaitu Jawa Barat 21 kabupaten, Banten 1, Jawa Tengah 21, DI Yogyakarta 2, Jawa Timur 10, Bali 2, NTT 15, dan NTB 9," terangnya.
Adapun dari sebaran bencana kekeringan berdasarkan tingkatan wilayah administrasi ialah 7 provinsi, 75 kabupaten, 490 kecamatan, dan 1.821 desa. BNPB menyampaikan total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 7.045.400 liter.
"Strategi lain yang telah diupayakan antara lain penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
