REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendorong Partai Golkar menjadi kekuatan utama pemerintahan. Mereka akan mendukung dan mewarnai partai yang masuk tiga besar pemenang Pemilu 2019 itu untuk lebih berperan mengawal pembangunan yang dipimpin Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Erwin Ricardo Silalahi dalam keterangan tertulisnya pada Ahad (22/7).
Ormas pendiri Golkar ini konsisten mendorong partai tersebut untuk menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan. Tujuannya untuk memanifestasikan pembangunan nasional, yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Partai Golkar, jelas Erwin, dengan segudang kader terbaik seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto siap membantu Presiden Jokowi dalam pemerintahannya. Mereka akan bersinergi untuk merealisasikan pembangunan kualitas SDM yang berbasis saintek.
Airlangga kata Erwin, salah satu kader terbaik bangsa yang menginisiasi penyiapan SDM dalam memasuki Revolusi Industri 4.0. Juga menciptakan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia.
Mendukung Airlangga
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato
Erwin juga menyikapi soal hangatnya dinamika politik di internal Golkar. Ormas pendiri Golkar, lanjut Erwin, bakal mendukung Airlangga melanjutkan kepemimpinan di partai berlambang beringin.
"Dengan demikian Pak Airlangga Hartarto secara de facto dan de jure merupakan Ketua Dewan Pembina SOKSI. Tentulah dari fatsun atau etika berorganisasi. Kami tetap bersama dengan Pak Airlangga dalam menyikapi dinamika Partai Golkar sampai ke arena Munas," tegas Erwin.
Pihaknya menilai sosok Airlangga Hartarto merupakan figur yang cakap dan kapabel dalam memimpin Golkar sejak mengantongi mandat Munaslub Desember 2017. "Pak Airlangga pun terkategori sebagai menteri yang berhasil mengangkat kinerja kementeriannya. Beliau adalah tokoh nasional yang cakap dalam memimpin, baik di Golkar maupun di lingkungan kementerian. Saya katakan Airlangga sangat pantas memimpin kembali Golkar untuk periode 2019-2024," ucap dia.
Oleh karena itu, Erwin menilai tidak berlebihan jika Airlangga ditetapkan kembali sebagai ketum Golkar secara aklamasi di Munas. "Voting dalam demokrasi bersifat niscaya. Namun, demokrasi Indonesia menyediakan tahapan sebelum voting, yakni musyawarah untuk mufakat. Jadi aklamasi adalah hasil akhir dari proses alamiah demokrasi ala Indonesia. Dan itu memiliki derajat yang juga tinggi yang lahir dari sebuah kesepakatan dan kemufakatan bersama secara kolektif," jelasnya.
Dia optimistis, Airlangga kembali memimpin Golkar 5 tahun ke depan. Sebab, menurutnya, Airlangga telah terbukti mampu mengawal kebijakan Presiden Jokowi dengan baik.
Di masa mendatang, Erwin mengingatkan bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman riil disintegrasi nasional sebagai akibat dari tabrakan kepentingan korporasi multinasional.
Oleh karena itu, Partai Golkar pun memerlukan kepemimpinan yang kuat, kapabel serta memenuhi landasan moral Partai Golkar yang diatur dalam AD/ART organisasi yaitu prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).
Intinya Partai Golkar memerlukan kepemimpinan yang tangguh dalam artian cakap, kapabel, dan kompatibel. "SOKSI menilai Airlangga selama ini terbukti banyak mewarnai dinamika pembangunan," tandas Erwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
