REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Ratusan bangunan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Indramayu mengalami kerusakan. Namun, keterbatasan anggaran membuat perbaikan hanya bisa dilakukan secara bertahap.
‘’Di Indramayu, ada 886 SD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persen di antaranya mengalami kerusakan,’’ ujar Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu, Malik Ibrahim, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/7).
Malik mengatakan, untuk pengajuan rehabilitasi sekolah yang rusak itu mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di masing-masing sekolah. Dapodik tersebut bersifat online dan langsung terhubung ke Kementerian Pendidikan.
Nantinya, Kementerian Pendidikan akan meninjau langsung kondisi sekolah yang bersangkutan melalui satelit. Meski operator sekolah yang mengirimkan Dapodik sudah melampirkan unggahan foto kondisi kerusakan sekolah, namun penentuan rehabilitasi tetap ada di tangan Kementerian Pendidikan.
Malik menjelaskan, indikator sekolah layak direhabilitasi atau tidak itu akan dilihat dari tingkat kerusakannya. Apabila kerusakannya mencapai 45 persen lebih (dari keseluruhan kondisi bangunan), maka masuk kategori layak direhabilitasi.
‘’Kalau kerusakannya kurang dari 45 persen, maka masih dianggap layak. Belum perlu direhabilitasi,’’ kata Malik.
Meski demikian, kata Malik, upaya rehabilitasi akan kembali lagi pada ketersediaan anggaran. Karenanya, untuk kuota rehabilitasi per tahunnya, tak bisa dipastikan. Pasalnya, anggaran pemerintah memang terbatas.
‘’Di tahun 2019 ini, untuk RKB (ruang kelas baru) hanya 20 sekolah, dan rehab ruang kelas hanya sembilan sekolah,’’ kata Malik.
Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa, saat dimintai tanggapannya mengenai kondisi tersebut, mengaku prihatin. Pasalnya, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar adalah tempat atau lingkungan yang nyaman.
‘’Kalau ruangan kelasnya rusak, sudah barang tentu akan mengganggu proses belajar mengajar,’’ kata Ruswa.
Ruswa berharap, proses perbaikan kerusakan pada bangunan SD itu bisa dilakukan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Sedangkan, untuk sumber dananya, jangan hanya mengandalkan bantuan dari APBN saja.
‘’Tapi bisa juga mengalokasikan dari APBD,’’ kata Ruswa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
