REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader Muda Ka’bah, Usni Hasanudin menanggapi munculnya nama mantan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas), dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Ia menilai, hal tersebut tidak rasional.
Menurutnya, Buwas secara aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Dia mengatakan, calon ketua umum itu diatur AD/ART minimal menjadi pengurus satu periode sebelumnya.
"Darimana rasionalnya Buwas dicalonkan jadi Ketua Umum PPP? Secara aturan AD/ART tidak dapat, kemudian dari basis juga tidak dapat," katanya, Kamis (18/7).
Usni menjelaskan sosok yang ideal menjadi calon Ketua Umum PPP tidak harus dari luar, karena jika dari luar maka akan terjadi gesekan di internal. Selain itu, lanjutnya, percuma juga selama ini teriak PPP sebagai partai kader tapi tidak punya kepercayaan mendorong kadernya sendiri memimpin partai.
"Kalau dari luar atau eksternal partai, ini kan lucu. Untuk apa selama ini berteriak bahwa PPP adalah partai kader, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri mendorong kader sendiri," jelasnya.
Usni menegaskan PPP memiliki basis sosiologis yang jelas sehingga sangat tidak mungkin mengambil dari luar untuk calon ketua umum. Apalagi, dia mengatakan, internal PPP juga tidak kekurangan kader. Dia mengaku khawatir apabila sosok dari luar yang dijadikan ketua umum maka partai ini akan musnah.
Ia menyarankan kepada seluruh pengurus PPP agar Muktamar sebagai momentum untuk ajang persatuan, sehingga tidak ada perpecahan lagi atau dualisme di tubuh PPP. Maka, calon ketua umum juga harus diperhatikan untuk mencapai tujuan persatuan tersebut demi kejayaan kembali partai.
"Muktamar kali ini harus dijadikan momentum persatuan. Terima atau tidak, PPP itu masih terbelah. Satukan dulu buat Muktamar rekonsiliasi. Kalau kita masih berpikir sah tidak sah, makan sampai kapan pun sulit PPP akan besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika