REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut diputusan berdasarkan hasil sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan di DKPP Jakarta, Rabu.
"Kita dari awal sudah mengajukan gugatan itu. Berarti yang kita sampaikan ke DKPP sudah benar karena indikasi pelanggaran jelas sekali," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya periode 2014-2019 Whisnu Sakti Buana selaku pengadu saat ditemui di rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya.
Sidang DKPP tersebut memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hadi Margo Sambodo selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Surabaya sejak dibacakan putusan.
Selain itu menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu IV Muhamamad Agil Akbar selaku anggota Bawaslu Surabaya. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu II Yaqub Baliyya, teradu III Usman dan teradu V Hidayat yang masing-masing sebagai anggota Bawaslu Surabaya.
DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu I (Hadi Margo) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Jatim untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu II (Yaqub Baliyya), Teradu III (Usman), Teradu IV (Aqil Akbar) dan Teradu V (Hidayat) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Menurut Whisnu, apa yang dilakukan Bawaslu Surabaya saat itu kurang tepat. Ini karena saat masih ada proses perhitungan di PPK yang di sana ada proses penghitungan dan pembetulan C1 salah tulis, tapi keluar instruksi melakukan hitung ulang semua TPS di Surabaya.
"Ini kan ada indikasi. Gawat lagi kalau sampai seluruh kotak dibuka lagi di PPK. Ini rawan penyelewangan," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengimbau kepada anggota Bawaslu Surabaya berikutnya jauh lebih fair dalam menerapkan aturan main serta tidak ikut bermain seperti mendukung salah satu peserta pemilu. "Tahun depan ada Pilkada Surabaya jadi Bawaslu harus betul-betul netral," katanya.
Hal sama juga dikatakan Ketua DPRD Surabaya yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Armudji. Menurutnya, sebaiknya Bawaslu Surabaya kedepan lebih hati-hati, menjaga netralitas dan tidak main-main.
"Jangan cari panggung, sidikit-sedikit langsung disidang. Itu cara-cara arogan, seolah-olah Bawaslu paling kuasa. Itu sudah tidak musimnya lagi. Bawaslu Provinsi Jatim saja tidak seperti itu," katanya.
Seharusnya, lanjut dia, Bawaslu Surabaya melakukan pencegahan atau peringatan jika ada pelanggaran pemilu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi berkali-kali ponselnya tidak aktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika