REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan calon pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi. Kegiatan yang dihelat di Jakarta pada 10-17 Juli 2019 ini, dimaksudkan untuk memastikan pimpinan (ketua dan wakil ketua) DPRD dari PKB dapat menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk memastikan pimpinan DPRD dari PKB, adalah sosok yang kredibel, berintegritas, memahami fungsi legislasi dan memerjuangkan kepentingan rakyat,” kata Sekretaris Jenderal PKB, M Hanif Dhakiri, Rabu (17/7) seperti dalam siaran persnya.

Uji Kelayakan dan Kepatutan, lanjutnya, adalah seleksi menentukan pimpinan legislatif secara transparan dan demokratis. “Ditentukan berdasarkan kualitas, yang dilakukan transparan dan demokratis. Bukan hanya karena kemauan pimpinan partai di daerahnya”.

Materi Uji Kelayakan dan Kepatutan meliputi kemampuan memahami fungsi legislasi, leadership, integritas, komitmen pada NKRI, komitmen pada ideologi dan perjuangan partai, serta rekam jejak kandidat. Peserta juga mempresentasikan upaya dan strategi melahirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan dinamika dan potensi masing-masing daerahnya.

Acara ini diikuti oleh 435 peserta yang berasal dari 145 daerah (kabupaten/kota/provinsi), di mana PKB memiliki calon pimpinan legislatif. Masing-masing daerah mengirimkan tiga kandidat. Tim penguji tidak hanya dari unsur DPP PKB dan politisi senior PKB, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan pakar.

“Dari hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan ini, insya Allah pimpinan DPRD dari PKB mampu menjalankan fungsinya denganbaik, sejalan dengan kepentingan masyarakat,” kata Hanif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika