REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menegaskan, dokumen yang mencantumkan rancangan susunan Kabinet Kerja jilid II yang beredar di tengah masyarakat adalah hoaks alias tidak benar. Erick juga membantah kabar bahwa susunan itu dibuat pada rapat tertutup usai Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan visi Indonesia ke depan di Sentul City Internasional Convention Center, pada Ahad (14/7) lalu,
"Nggak ada (rapat). Kalau kabinet kan sudah (dijawab), ternyata hoaks. Ada rapat tanggal 14 Juli jam 21.00 malam, sekretarisnya Pak Pramono Anung. Pak Pram saja nggak datang, dan kalau rekan-rekan wartawan ingat, beliau (Jokowi) kan habis pidato jam 9-an, beliau langsung ke panggung sebelah yang ada concert Slank. jadi rapat itu tidak pernah ada," ujar Erick di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/7).
Lagipula, menurut Erick, untuk menyusun formasi kabinet menteri jilid II tersebut tidak mungkin berdiskusi dengan TKN Jokowi-Ma'ruf. Sebab, Erick mengatakan, TKN tidak memiliki kapasitas untuk menyusun kabinet.
"Kalau TKN sendiri tujuannya memenangkan, bukan menyusun kabinet," ujar Erick.
Kalau pun ada tim, kata Erick, tentu tim tersendiri yang ada untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi. "Pasti beliau berdiskusi dengan pihak yang berkepentingan. Mungkin ada masukan dari tim koalisi. Tapi pasti beliau punya tim sendiri. Yang di mana kan berbeda dengan 2014, ada istilah tim transisi. Kalau sekarang kan nggak transisi, orang beliau presidennya, melanjutkan kembali. Jadi saya rasa berbeda lah situasinya.
Selain itu, Erick menegaskan penentuan susuan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Karenanya, saat disinggung namanya masuk dalam susunan kabinet kerja jilid II, Erick menilai banyak figur lain yang juga tidak kalah bagus darinya.
"Saya sudah buat statement beberapa kali bahwa banyak yang sudah bekerja, banyak yang sudah berkeringat dan banyak figur bagus saya rasa bagus kalau memang mereka bisa membantu pemerintah," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika