REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menyebutkan, sebaiknya partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan presiden terpilih. Ali, di Jakarta, Senin (15/7), mengatakan, kalau semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan, maka demokrasi menjadi tidak sehat.
"Akhirnya checks and balances tidak terjadi dan semuanya akan setuju dengan apa pun yang dilakukan Pak Jokowi," kata dia.
Ali menilai, empat parpol pengusung Prabowo di Pilpres 2019, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, bisa menjadi bagian dari oposisi yang kuat. Pun, jika ternyata nantinya tanpa Partai Demokrat, koalisi tiga partai tetap akan kuat menjadi oposisi di parlemen.
"Saya kira tiga partai sudah cukup kuat sebenarnya untuk menjadi oposisi, kalau ada satu partai misalkan Demokrat yang bergabung ke pemerintah ya karena memang sejak awal Demokrat memang tidak terlalu serius memenangkan Prabowo," kata Ali.
Walaupun terjadi rekonsiliasi, dia berharap modelnya bukan dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan, dan melupakan betapa pentingnya oposisi. "Saya lebih sependapat kalau rekonsiliasi itu tidak mengubah postur soal oposisi dan partai pendukung," ujarnya.
Pada penyampaian Visi Indonesia, Ahad (14/7) malam, Jokowi menyambut baik jika ada yang ingin menjadi bagian dari oposisi dari pemerintahan yang akan dia pimpin pada periode 2019-2024. "Menjadi oposisi itu juga sangat mulia, silakan jadi oposisi asal jangan oposisi menimbulkan dendam dan kebencian," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
