REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan, pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan. Apakah itu nanti di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun lainnya.
Hal itu disampaikan Rudy saat menjadi nara sumber dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Kalimantan untuk Indonesia, yang mengangkat tema "Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable" di Banjarbaru, Kalsel, Senin.
Menurut Rudy, Kalimantan merupakan daerah di tengah wilayah Indonesia. Harapannya ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. "Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana."
Pemindahan ibu kota negara ini, kata dia, akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antarwilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa.
Beberapa syararat untuk bisa menjadi ibu kota yaitu, harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.
Terdapat tujuh kriteria penentuan lokasi yang digunakan. Salah satunya yakni lokasinya yang strategis dan bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi maupun tsunami.
Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota negara. "Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan," katanya.
Hadir menjadi pembicara utama selain Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata, juga Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Selain itu, bertindak sebagai pembahas dalam talkshow adalah: Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011) serta Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Gusti Muhammad Hatta, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Taufik Arbain, dan moderator Hendricus Andy Simarmata.