REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Buru, Maluku menegaskan tetap akan mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon ketua umum partai. Hal tersebut diungkapkan setelah Bamsoet meminta mereka mencabut dukungan usai di nonaktifkan.
"Kami tetap setia, dan tidak akan mencabut dukungan, siap melawan apapun risikonya" Kata Ramly Ibrahim Umasugi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (11/7).
Ramly mengatakan, seluruh DPD II Partai Golkar di Maluku tetap setia berjuang bersama Bamsoet. Mereka, dia mengatakan, akan terus mendukung Ketua DPR RI itu untuk maju sebagai calon pimpinan partai apapun risikonya.
Ramly beralasan jika dukungan tetap diberikan menyusul turunnya perolehan suara Golkar secara nasional. Pada Pileg 2019, partai berlogo pohon beringin itu kehilangan 1,2 juta suara dan 6 kursi di DPR RI. Bupati Kabupaten Buru itu lantas memandang aneh jika penurunan suara itu dijadikan alasan untuk memberikan jabatan Plt di DPD tingkat II.
Setali tiga uang, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunarto mengatakan jika pengangkatan Plt di daerahnya terlalu mengada-ada. Toto mengungkapkan, pada saat halal bihalal DPD Partai Golkar Jawa Barat, pengurus tingkat II diminta datang dan membawa cap partai untuk memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto.
Dia menilai, cara tersebut tidak demokratis. Menurutnya, anggota di daerah seharusnya diberikan kesempatan menentukan kepada siapa dukungan diberikan. "Jika diarahkan, maka Golkar bukan lagi seperti partai politik," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bamsoet mengatakan, menyesalkan pemecatan terhadap mereka yang mendukung dirinya tersebut. Menurutnya, pemecatan itu merupakan sikap yang tidak demokratis.
Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu lantas mengaku turut bertanggungjawab atas banyaknya pengurus DPD tingkat II yang diberhentikan. Kendati, dia sekaligus berterima kasih juga kepada teman-teman ketua DPD yang masih setia.
Sebelumnya, DPD Golkar Jawa Barat telah memecat ketua DPD kota Cirebon Toto Sunarto karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran. Golkar selanjutnya juga menonaktifan 10 Ketua DPD tingkat II di Maluku dengan alasan yang sama.
Politisi Senior Golkar Agung Laksono meminta DPP partai mengembalikan posisi ketua DPD yang dicopot. Dia berpendapat, pemecatan ketua DPD di tengah momen menjelang musyawarah nasional (munas) merupakan hal yang kurang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
