REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) memastikan sudah menyiapkan penanganan kekeringan 2019. Termasuk wilayah Cirebon yang dalam sebulan terakhir tidak diguyur hujan, masuk ke dalam upaya antisipasi.
"Sekarang saya kasih tahu ya, Cirebon itu bendung rentang. Rentang itu kan untuk Cirebon Indramayu," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (12/7).
Hari memastikan di wilayah tersebut sudah ada Waduk Jatigede yang memiliki penampungan air sebanyak 900 juta meter kubik. Waduk tersebut, kata dia, dipastikan dapat memberikan air kepada bendung rentang.
Selanjutntya, bendung rentang tersebut dapat mengairi sawah seluasnya 90 ribu hektare. "Itu akan dijamin oleh air yang di dalam waduk ini (Jatigede), dikeluarkan ditangkap oleh bendung rentang dialirkan, saya kira akan dijamin itu," ungkap Hari.
Untuk itu, Hari menegaskan selama wilayah memiliki waduk utama maka daerah irigasi akan teraliri air selama musim kemarau tahun ini. Terlebih, kondisi air yang ditampung di waduk Jatigede saat ini masih dalam keadaan normal.
Hari mengatakan daerah yang tidak dijamin pasokan airnya selama musim kemarau yaitu yang hanya memiliki tadah hujan dan hanya mengandalkan air sungai. "Kalau sungainya surut ya airnya surut ya," ujar Hari.
Meskipun begitu, Hari menegaskan Kementerian PUPR juga sudah menyiapkan penanganan di daerah yang terdampak kekeringan tanpa waduk utama. Beberapa diantaranya dengan melakukan pengeboran air tanah dan pengadaan perlengkapan air.
Cadangan air dari 16 bendungan utama sekitar 3,85 miliar meter kubik. Cadangan air tersebut aman untuk mengatasi kemarau hingga Oktober dan akhir 2019.
Menurut data Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, 16 waduk utama tersebut bisa melayani sekitar 403 ribu hektare dari total 573 ribu hektare area yang ada. Beberapa waduk utama tersebut diantaranya Jatiluhur, Cirata, Wadaslintang, Jati Luhur, dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika