REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membantah partainya meminta pemulangan Habib Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Ia menyebut Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai pelempar isu terkait pemulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi.
"Permintaan supaya Habib Rizieq bisa kembali ke Indonesia kata siapa? Kan bukan keputusan Partai Gerindra," ujar Waketum Gerindra Arief Poyuono di acara "Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil-Makmur" di Jakarta, Jumat (12/7).
Menurut dia, isu yang sudah tersebar tersebut bukan hasil rapat internal Gerindra. Namun, itu hanyalah usulan dari Dahnil Anzar Simanjuntak, kader Gerindra, dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil-Makmur.
"Rekonsiliasi dengan syarat Habib Rizieq dikembalikan atau dihapus permasalahan hukumnya itu sama sekali belum ada pembicaraan dalam Partai Gerindra ya. Mungkin itu baru semacam kata-kata saja dari para kader Gerindra dan simpatisan dengan Habib Rizieq," tegasnya.
"BPN adil makmur kan sudah bubar artinya parpol berjalan sendiri-sendiri. Hanya usulan yang nantinya kalau terjadi silaturahim, namun belum ada pada tataran strategis di internal partai," tambahnya.
Lebih lanjut, Arief menyampaikan, hingga saat ini Gerindra belum mengambil keputusan akan melakukan rekonsiliasi atau tidak. Ia pun menegaskan, rekonsiliasi harusnya sebatas silaturahim tanpa ada agenda apa pun.
"Gerindra sampai saat ini belum mengadakan rapat pimpinan untuk menentukan apakah kita akan melakukan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo itu belum dipastikan karena Prabowo juga baru kembali dari luar negeri," kata Arief.
Sebelumnya, tidak hanya Dahnil, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menyangkal bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan kepolisian. "Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
