REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 paling banyak berasa dari tiga provinsi. Sengketa terbanyak berasal dari Papua.
"Papua merupakan provinsi dengan jumlah dapil terbanyak yang dipermasalahkan dalam PHPU legislatif 2019, yaitu 135 dapil," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (9/7) malam.
Selain jumlah dapil terbanyak, Papua juga menjadi provinsi dengan jumlah parpol terbanyak yang mengajukan permohonan sengketa yaitu 17 partai. Dari 135 dapil, kata Fajar, pengajuan paling banyak dari dapil DPRD Kabupaten/Kota, yakni sebanyak 104 dapil. "Sengketa PHPU DPRD Provinsi Papua tersebar di 24 dapil dan DPR RI sebanyak 7 dapil," ungkap dia.
Setelah Papua, lanjut Fajar, jumlah dapil yang paling banyak dipermasalahkan selanjutnya terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu 41 dapil. Terdiri dari 27 dapil DPRD Kab/Kota, 5 dapil DPRD Provinsi dan 9 dapil DPR RI. Di Jawa Timur terdapat 11 partai yang mengajukan gugatan PHPU legislatif.
"Kemudian, di Jawa Barat, ada di 40 dapil, yakni 24 dapil DPRD Kab/Kota, 6 dapil DPRD Provinsi dan 10 dapil DPR RI. Di Jawa Barat terdapat 11 partai yang mengajukan gugatan PHPU legislatif," tutur dia. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi tanpa ada perkara PHPU Pileg yang diajukan dari dapilnya.
10 Provinsi dengan dapil terbanyak ajukan PHPU legislatif:
1. Papua: 135 dapil
2. Jawa Timur: 41 dapil
3. Jawa Barat: 40 dapil
4. Sumatra Utara: 34 dapil
5. Sumatra Selatan: 26 dapil
6. Aceh: 25 dapil
7. Sulawesi Selatan: 23 dapil
8. Sulawesi Tenggara: 23 dapil
9. Maluku: 23 dapil
10. Papua Barat: 22 dapil
Ikuti Whatsapp Channel Republika