REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku siap bekerja dengan siapa saja wakil gubernur (wagub) yang ditetapkan DPRD DKI. Berdasarkan informasi yang diterima, kata Anies, para dewan akan mengadakan rapat paripurna terkait wagub DKI itu.
"Mudah-mudahan pertengahan atau akhir Juli ini sidang dimulai, paripurna, dan saya siap untuk bekerja dengan siapa saja yang sudah diusulkan dan dipilih oleh DPRD," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (8/7).
Anies telah menyerahkan surat rekomendasi dua nama calon cawagub ke DPRD DKI pada awal Maret 2019 lalu. Kedua partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra mengajukan dua cawagub, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto.
Kini Anies hanya bisa menunggu anggota dewan memilih dan menetapkan wagub dari dua nama yang sudah direkomendasikannya. Ia percaya, partai pengusung telah mempertimbangkan dengan sangat serius dua nama yang diajukan.
"Kalau soal wagub, bisa saya lantik begini sudah saya lantik kemarin. Ini wagub prosesnya masih di DPRD jadi kita tunggu, menurut rencana, mereka akan melakukan sidang bulan Juli ini. Jadi, kita tunggu saja hasilnya," kata Anies.
Anies juga percaya kepada para anggota dewan yang sudah berpengalaman menjadi wakil rakyat warga Ibu Kota bisa memilih wagub DKI sesuai aturan yang ada. Menurutnya, DPRD DKI Jakarta bisa mengukur, menimbang, dan memilih wagub untuk mendampinginya bertugas memimpin Jakarta.
Anies berharap, proses pemilihan wagub bisa berjalan lancar. Bahkan, ia mengucapkan terima kasih kepada awak media yang terus menanyakan perkembangan pemilihan wagub DKI.
Sebab, kata dia, dengan pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan pemilihan wagub DKI, anggota DPRD merasa diawasi untuk segera menyelesaikannya. Sehingga, para dewan bisa cepat bergerak memilih dan menentukan wagub.
"Makin sering teman-teman (wartawan) tanya. Makin cepat bergerak kan. Jadi, terima kasih," lanjut Anies.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, ketiadaan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta selama ini sebagai kerugian besar bagi warga dan dapat menjadi catatan buruk bagi sejarah Ibu Kota.
"Wagub tidak hanya berperan sebagai back up bagi gubernur, tetapi juga memiliki tugas kekhususan dan membawahi beberapa dinas secara langsung. Perannya krusial," kata Pangi.
Bila tak menemui kendala, rencananya DPRD DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019 melalui sistem paripurna kehadiran anggota.
"Tentu yang kita tunggu-tunggu adalah paripurna yang tidak lagi ditunda-tunda. Kalau tidak dibikin rumit, tanggal 22 Juli nanti seharusnya Jakarta sudah memiliki wagub baru. Kasihan kan, sudah tujuh bulan lebih warga Jakarta tidak memiliki wagub sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri. Jangan sampai terjadi kecelakaan sejarah terburuk," kata dia menambahkan.
Menurut dia, seharusnya DPRD tidak perlu berlama-lama untuk menetapkan wagub dari dua kandidat partai pengusung utama Partai Gerindra dan PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
"Tidak ada alasan untuk menolak dua nama cawagub karena keduanya sudah melalui prosedur yang ditetapkan. Jadi, tinggal iktikad baik dari DPRD saja untuk memilih wagub baru. Jangan malah berbelit-belit dengan cerita panitia khusus (pansus), dua calon yang tidak akan diterima, dan pengajuan nama cawagub baru," ujar dia.
Soal pansus, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M Taufik, menjelaskan, hadirnya pansus untuk membuat tata tertib pemilihan, membentuk panitia pemilihan, dan mengatur saksi.
"Dibuat seperti itu agar semuanya teratur sesuai dengan mekanisme pemilihan," kata Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
