REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perlu adanya tim transisi wakil presiden (wapres). Hal ini terkait pertemuan wakil presiden (wapres) Jusuf Kalla dengan Maruf Amin yang diagendakan sebagai proses transfer ilmu atau tahapan pelimpahan pekerjaan tugas sebagai wapres, pada Kamis (5/7).
Wasekjen DPP PKB, Daniel Johan mengatakan walaupun PKB tidak ada kewenangan dalam proses peralihan tugas wapres, namun ia memandang perlu ada tim transisi di kantor wapres. "Saya belum tahu yah, tapi perlu tim transisi ada baiknya," kata Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (5/7).
Pembicaraan soal pelimpahan kewenangan dan tugas wapres di kantor wapres pada Kamis (4/7), fokus pada pembicaraan ekonomi dan sosial. Mulai dari data ekspor/impor dan investasi, hingga hak-hak keprotokolan, keuangan dan administratif wapres serta istri wapres.
Menurut Daniel Johan, untuk peralihan tugas terkait ekonomi, pembentukan tim transisi dianggap perlu demi keberlanjutan program yang telah dijalankan Wapres JK ke Kiai Maruf. "Sehingga saat dilantik sudah tinggal jalan," jelasnya.
Terkait siapa komposisi tim transisi wapres. Daniel enggan menanggapi siapa pihak yang layak masuk atau tidak. Karena hal itu kewenangan Wapres baik Maruf Amin atau Jusuf Kalla. PKB hanya memandang bahwa tim transisi kantor wapres diperlukan demi keberlanjutan program dan kinerja wapres.
Kiai Ma'ruf Amin berkunjung ke Kantor Wapres RI, Kamis pagi, untuk bersilaturahmi dengan Wapres Jusuf Kalla. Ma'ruf bersama istrinya, Wuru Estu Handayani, tiba di Kantor Wapres, untuk membekali Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI 2019-2024.
Salah satu yang dibekali JK terkait dengan persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini. Menurut JK, salah satu tugas wapres yang harus dihadapi adalah penyelesaian masalah ekonomi dan sosial. Persoalan ekonomi tidak selalu muncul dari dalam negeri, tetapi bisa juga sebagai dampak dari masalah ekonomi global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
