Kamis 04 Jul 2019 19:46 WIB

Haedar: Sekarang Saatnya Semua Bersatu Kembali

Haedar menilai semua perbedaan politik dalam pilpres harus segera diakhiri.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr H Haedar Nashir MSi usai membuka Rakornas Majelis Pelayanan Sosial dan Amal Usaha Muhammadiyah 2019, di Semarang, Kamis (4/7).
Foto: Republika/Bowo Pribadi
Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr H Haedar Nashir MSi usai membuka Rakornas Majelis Pelayanan Sosial dan Amal Usaha Muhammadiyah 2019, di Semarang, Kamis (4/7).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH Haedar Nashir mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu kembali setelah Pemilihan Presiden 2019 demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia pun mengimbau kepada pengurus Muhammadiyah aktif dalam merekatkan kembali masyarakat.

"Sudahlah sekarang semuanya bersatu kembali membangun bangsa dan negara, rekonsiliasi politik itu urusannya kekuatan politik, urusannya Muhammadiyah adalah bagaimana masyarakat bisa rekat kembali, kemudian membangun kebersamaan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang disebut dengan kerja-kerja produktif," katanya, di Semarang, Kamis (4/7).

Baca Juga

Haedar mengungkapkan hal tersebut  usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Majelis Pelayanan Sosial dan Amal Usaha Muhammadiyah Sosial 2019 dengan tema "Gerakan Pelayanan Sosial Muhammadiyah Untuk Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Bangsa", di Hotel Horison Nindya.

Menurut Haedar, Muhammadiyah menjunjung tinggi hukum falsafah negara dan semua ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, lanjut dia, hasil sidang gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi dan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan capres Joko Widodo-Ma''ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 itu harus diterima oleh semua pihak sebagai keputusan konstitusional.

"Bahwa selalu ada kekurangan dalam proses pemilu dan sebagainya itu menjadi keharusan semua pihak dan lembaga terkait untuk memperbaikinya, termasuk DPR yang merupakan representasi dari parpol, juga pemerintah," ujarnya lagi.

Menurut Haedar, semua perbedaan pandangan politik sudah harus diakhiri setelah penyelenggaraan Pilpres 2019. "Kalau ada yang mengatakan sekarang tidak ada 01 atau 02, maka itu harus dibuktikan dan tidak boleh ada dampak-dampak dari pilpres atau pileg yang membelah masyarakat," katanya menegaskan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement