REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) belum memaparkan secara rinci portofolio kabinet yang diharapkannya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres. Para pimpinan partai politik masih menunggu paparan Jokowi terkait formasi yang diharapkannya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, Jokowi belum menyampaikan ide gagasan, formasi, program, dan pendekatan yang akan dilakukan pemerintahan secara rinci dalam bentuk portofolio kabinet. Para pimpinan partai politik pun menunggu rancangan formasi dari Jokowi untuk mengajukan kadernya di Kabinet.
"Soal bagaimana portofolio di kabinet, siapa orangnya, itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah SWT," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Arsul, sejauh ini yang terdengar adalah bahwa Joko Widodo hendak memasukkan menteri dengan usia muda. Arsul menyebut, keputusan Jokowi itu disinyalir sesuai dengan visi Jokowi pada pemerintahan 2019-2024 untuk mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Salah satu aspek pembangunan SDM adalah menyiapkan generasi yang lebih muda untuk siap memimpin negara, pemerintahan, organisasi yang besar. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa," kata Arsul.
Arsul pun berharap, Jokowi akan menyampaikan rincian portofolio kabinet saat betemu para pimpinan parpol. Jokowi diharapkan dapat menjelaskan porsi-porsi kabinet bagi perempuan, pemuda, professional, dan kategori-kategori lainnya.
"Pak Jokowi misal menyampaikan partai ini saya ingin memberikan sekian portofolio, tapi yang saya harapkan namanya adalah misalnya ada sekian perempuan dan sekian yang berusia di bawah sekian, bisa juga pak Jokowi akan seperti itu," kata Arsul.
Selaku petinggi PPP, Arsul pun mendukung adanya menteri-menteri dengan usia yang relatif muda, dengan usia di bawah 58 tahun. Namun, bukan hanya sekadar usia, menteri juga harus berbekal kecakapan dan kepemimpinan.
Terlepas dari kategori-kategori calon pengisi kabinet, Arsul pun menyampaikan, sejauh ini partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih belum mengetahui porsi dan portofolio dalam kabinet Jokowi periode 2014-2019. "Saya kira kalau saya membaca partai-partai koalisi KIK itu dalam konteks seperti itu (menunggu portofolio), apa lagi kan didalam koalisi yang 10 partai ini kan juga belum tahu kita apakah semua dapat portofolio di kabinet atau tidak," kata Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
