REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) membantah kabar terlambatnya penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) untuk korban bencana gempabumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemensos menilai penyaluran jadup sudah sesuai mekanisme yang berlaku.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengatakan pihaknya berperan melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi wilayah terdampak bencana. Kemensos berkoordinasi dengan BNPB, KemenPUPERA dan Pemda untuk sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.
"Perlu diketahui, dana jadup diberi saat tanggap darurat hingga transisi darurat, jadi kalau penyerahannya sekarang sebetulnya Kemensos belum telat," katanya, Senin, (1/7).
Harry mengatakan usai berkoordinasi dengan BNPB diperoleh estimasi kebutuhan bantuan jadup untuk 72 ribu jiwa. Dengan indeks per jiwa 600 ribu rupiah maka total kebutuhan mencapai 43,2 miliar. Nantinya bantuan disalurkan pada korban di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi.
"Saat ini dana tersebut telah berada di rekening tampungan Ditjen Linjamsos. Harapannya dana ini untuk stimulan masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
