REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat masih abu-abu dalam menentukan sikap politiknya, apakah bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau berada di kubu oposisi. Hingga saat ini, kader partai Demokrat belum satu suara dalam menentukan sikap politik partai.
"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi aja, atau di luar seperti sekarang ada juga, ada yang juga yg berpendapat bagus bersama-sama (Jokowi)," Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (1/6).
Hinca menambahkan, para kader Demokrat di daerah pun memiliki preferensi berbeda-beda. Ada daerah pemilihan dengan keunggulan Jokowi, ada pula yang unggul Prabowo. Kendati demikian, menurut Hinca, apa pun keputuan Demokrat nantinya akan selalu diikuti segenap partai.
Terkait penentuan posisi politik, Hinca mengatakan, mekanisme partai memberikan kewenangan kepada majelis tinggi. Ia menambahkan majelis tinggi akan bersidang setelah masa jabatan pengurus Partai Demokrat habis atau setelah 10 Juli 2019.
"Nanti di situ diputuskan posisi Partai Demokrat. Memang ketua majelis tinggi partai itu pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada 15 anggotanya, termasuk saya," ujar Hinca.
Hinca menambahkan Demokrat tertarik untuk bergabung bila programnya dimasukkan dalam agenda pemerintahan. Ia menyatakan, partai akan memperjuangkan 14 program prioritas, baik di legislatif maupun eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kementerian.
"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," ujar Hinca.
Kendati Demokrat tidak berada dalam pemerintahan Jokowi, Hinca mengatakan, partainya akan tetap memperjuangkan program-program tersebut. Sesuai janji kampanye, Demokrat yang meraih sekitar 7,77 persen akan berupaya mewujudkan janji kampanye dari program tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika