REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Kabupaten Pandeglang sempat digegerkan dengan adanya korban dari salah seorang warganya yang meninggal saat mengikuti aksi di gedung Bawaslu pada Mei lalu. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan kubu 02, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati mengimbau warganya agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak melakukan aksi yang merugikan diri sendiri.
"Kalau mau jihad ya jihad di kampung. Makmurkan masjid, ajak anak-anak ke aktivitas yang lebih produktif. Jadi tidak perlu jauh-jauh kalau mau jihad, takut tidak ada yang mengurusi di sana. Kurang makan atau terjadi bentrokan nanti yang repot saya," terang Bupati Pandeglang, Sabtu (29/6).
Dirinya juga mengimbau agar warga Pandeglang bisa legowo dengan siapapun pemimpin yang menang. Irna berharap agar warga Pandeglang yang dikenal religius agar menerima pemimpin terpilih dan berfokus pada maslahat bangsa yang lebih besar.
Koordinadi dengan pihak kepolisian juga telah dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak timbul korban dari warga Pandeglang seperti kasus Mei lalu. Namun, dirinya mengaku tidak menghalangi siapapun untuk menyalurkan aspirasi atau pendapatnya.
"Masyarakat Pandeglang itu tidak bisa ditekan memang, jadi pendekatannya harus persuasif. Tapi meskipun sudah diimbau juga seperti Mei lalu, tetap saja banyak yang pergi ke Jakarta untuk aksi. Kan nggak bisa larang juga, beberapa sari mereka pakai mobil pribadi, bilangnya mau kerja nggak gaunya ikut aksi," terang Irna.
Pendekatan melalui tokoh-tokoh agama juga sudah dilakukan pihaknya sebagai langkah persuasif. Pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pandeglang agar mengimbau para tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga kondusifitas sudah dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
