REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyarankan tetap ada partai-partai yang tidak bergabung dengan pemerintah. Tujuannya, tidak lain agar tetap ada kontrol yang baik kepada kinerja pemerintah.
"Saya berharap ada partai, lebih dari satu, yang ada di luar pemerintah, jangan bergabung, biar ada konrol," kata Mahfud di Hotel Sheraton Yogyakarta, Sabtu (29/6).
Hari ini, ia melihat, partai yang tampaknya akan berdiri sendiri di luar pemerintah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mahfud merasa, PKS hingga saat ini belum memberi sinyal akan bergabung pemerintah.
"Jika itu dilakukan PKS 2024 pasti besar," ujar Mahfud usai mengisi Simposium Nasional Hukum Tata Negara yang digelar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).
Ia menilai, dari sudut perhitungan politik dulu PDIP menjadi oposisi selama dua periode. Kemudian, menang besar, bahkan bisa meraih kursi presiden sampai dua periode pemilihan umum.
Terlebih, Mahfud merasa, jika semua partai-partai politik yang ada di luar PKS, bergabung ke pemerintah. Ia memperkirakan, justru PKS akan mengambil keuntungan besar pada pemilu 2024 mendatang.
Tapi, ia menekankan, kalau mau bergabung ke pemerintah tetap tidak apa-apa dan tidak dilarang konstitusi. Tapi, Mahfud meyakini, koalisi yang ada hari ini akan melangkah masing-masing pada tahun ketiga.
"Anda boleh koalisi sekarang, tapi tahun ketiga nanti itu sudah sendiri-sendiri, percaya dengan saya," kata Mahfud.
Mahfud mengingatkan, kontrol terhadap pemerintah akan melemah jika tidak ada partai-partai oposisi. Jika begitu, kebijakan-kebijakan tidak akan terawasi dengan baik dan lahir kebijakan yang kurang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika